Ambon | Maluku.Newsline.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan “Reformasi Jilid II” menggelar aksi unjuk rasa di Kota Ambon, Rabu (17/6/2026). Aksi yang berlangsung damai tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa terkait berbagai persoalan nasional dan regional yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Demonstrasi ini melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, di antaranya Unipatti Bersatu, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Maluku, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Maluku, Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR), HMI Komisariat Teknik, serta Gerakan Mahasiswa Pemuda Pegunungan Seram Utara (GEMA PENU SETARA).
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan yang mereka sebut sebagai “suara dari Timur” untuk Indonesia. Mereka menilai perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat perlu segera diwujudkan, terutama bagi wilayah kepulauan dan masyarakat adat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Lapangan aksi, Samil Rahareng, menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa di jalan bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan menyampaikan aspirasi masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya didengar.
“Kami hadir di jalan bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk menyampaikan apa yang dicita-citakan rakyat yang selama ini belum sepenuhnya didengar. Ketika kehidupan masyarakat semakin sulit, ketika demokrasi mengalami kemunduran, dan militerisme masuk ke ruang sipil di saat ketimpangan terus terjadi, maka mahasiswa memiliki kewajiban untuk berdiri bersama rakyat,” ujarnya dalam orasi.
Samil juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat Maluku sebagai daerah kepulauan.
“Maluku tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan keadilan. Sudah terlalu lama daerah kepulauan ditempatkan dalam posisi yang tidak setara dalam kebijakan pembangunan nasional. Karena itu kami menuntut hadirnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kepulauan dan masyarakat adat, termasuk pengesahan RUU Kepulauan dan UU Perlindungan Masyarakat Adat,” tegasnya.
Selain isu nasional, massa aksi turut menyoroti persoalan konservasi di wilayah Maluku Tengah yang dinilai berdampak pada hak-hak masyarakat adat. Aktivis mahasiswa, Jordan Makualaina, menilai kebijakan konservasi yang tidak melibatkan masyarakat adat berpotensi menghilangkan ruang hidup mereka.
“Hari ini kita mengalami kondisi perampasan ruang hidup terhadap masyarakat adat di Maluku, khususnya di Pegunungan Seram Utara dan sekitarnya. Berbagai perlawanan dan penolakan terhadap kebijakan konservasi membuktikan bahwa perjuangan kita tidak hanya sampai di sini. Konservasi tanpa persetujuan masyarakat adat adalah bentuk perampasan ruang hidup,” katanya.
Menurut Jordan, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan konservasi yang mendapat penolakan dari masyarakat. Ia mendorong agar pendekatan pelestarian lingkungan mengedepankan kearifan lokal.
“Jika ada indikasi maraknya penolakan terhadap konservasi, maka pemerintah daerah harus segera melakukan penataan kembali agar konservasi yang diterapkan berbasis pada nilai-nilai lokal seperti sasi,” ujarnya.
Aksi yang diawali di kawasan Gong Perdamaian Dunia itu kemudian dilanjutkan dengan long march menuju Kantor Gubernur Maluku. Setibanya di lokasi, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi dan tuntutan mereka.
Tuntutan Nasional dan Regional
Dalam aksi Reformasi Jilid II, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang terbagi dalam dua klaster, yakni tuntutan strategis nasional dan tuntutan regional Maluku.
Pada klaster strategis nasional diantaranya;
1. Restrukturisasi Kebijakan Rezim Pemerintahan.
2. Stabilisasi Makroekonomi dan Proteksi Daya Beli Publik.
3. Penegakan Supremasi Sipil dan Dekonstruksi Militerisme.
4. Audit Komprehensif dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
5. Akselerasi Pengesahan RUU Masyarakat Adat.
6. Pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
7. Reprioritasi Investasi Sektor Pembangunan Manusia (Human Capital
Development).
Sementara klaster regional (Maluku)
1. Resolusi Konflik Tenurial dan Restitusi Wilayah Konservasi.
2. Hentikan Kriminalisasi dan Represivitas Hukum terhadap Aktivis Sipil.
3. Percepatan Legislasi Daerah Terkait Masyarakat Adat.
4. Reformulasi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Gubernur Maluku berkomitmen akan senantiasa mengawal setiap aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.
Aksi Reformasi Jilid II di Ambon menjadi salah satu bentuk konsolidasi gerakan mahasiswa di Maluku yang menegaskan pentingnya keadilan pembangunan, perlindungan masyarakat adat, serta penguatan posisi daerah kepulauan dalam kebijakan nasional. Pemerintah Provinsi Maluku pun menyatakan komitmennya untuk mengawal dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait.
Penulis : Eston Halamury
