Ambon | Maluku.Newsline.id – Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang mengepung wilayah Maluku tidak hanya memicu darurat kesehatan, tetapi juga membawa ancaman serius bagi sektor pertanian.
Narapolis Institute menyoroti bahwa dampak ekonomi terhadap petani, yang merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat Maluku, belum mendapat porsi perhatian yang sepadan dari pemerintah daerah. Di tengah fenomena iklim El Niño yang sangat kuat, ancaman gagal panen dan matinya siklus tanam menjadi kenyataan pahit yang harus segera direspons melalui intervensi kebijakan yang terukur.
Kabut asap pekat yang menyelimuti berbagai wilayah, ditambah dengan kekeringan panjang, menciptakan efek domino yang merusak produktivitas lahan. Partikel abu yang menutupi daun menghambat proses fotosintesis secara drastis, sementara intensitas cahaya matahari yang berkurang membuat tanaman semusim maupun tanaman keras andalan Maluku tidak dapat berkembang optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Petani kecil di wilayah dengan titik panas tertinggi seperti Buru Selatan, serta wilayah pantauan lainnya di Pulau Buru dan Seram, kini berhadapan dengan risiko penurunan hasil panen yang signifikan, atau bahkan kehilangan seluruh sumber penghidupan mereka untuk musim ini
Lebih jauh, prediksi Stasiun Klimatologi Maluku yang menyatakan bahwa musim hujan baru akan masuk secara bertahap pada November 2026 hingga Maret 2027 menandakan bahwa krisis air di lahan pertanian masih akan berlanjut.
Kondisi ini membuat petani menjadi korban ganda, yakni terpapar risiko kesehatan akibat polusi udara dengan ambang batas PM2.5 di Ambon yang sempat menyentuh angka 39,4 mikrogram per meter kubik, sekaligus terancam kemiskinan struktural akibat ladang yang mengering dan siklus produksi yang terhenti.
“Narasi yang berkembang sering kali menyudutkan peladang kecil sebagai penyebab masalah, padahal mereka adalah pihak yang paling dirugikan oleh rentetan bencana ekologis ini,” tegas Devino Pairera, Head of Advocacy Narapolis Institute. Dalam rilisan yang di terima maluku.newsline.id, Rabu, (14/10/2026).
“Petani kita kehilangan waktu tanam, kualitas panen menurun drastis akibat minimnya sinar matahari, dan lahan mereka terdampak kekeringan ekstrem. Pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pembagian masker atau pembatasan aktivitas fisik. Harus ada rencana penyelamatan ekonomi pertanian.” Katanya.
Untuk mencegah krisis pangan dan kerugian ekonomi yang lebih luas di tingkat akar rumput, Narapolis Institute mendesak pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk segera mengimplementasikan intervensi kebijakan yang menyeluruh.
Langkah mendesak pertama yang harus dilakukan adalah pelaksanaan penilaian dampak cepat atau pendataan akurat oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan bersama BPBD hingga ke tingkat dusun untuk memetakan luasan lahan yang rusak, gagal panen, atau tertunda masa tanamnya.
Berdasarkan data tersebut, pemerintah harus segera menyalurkan skema bantuan pemulihan penghidupan dengan mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dana kebencanaan.
Bantuan ini sangat krusial dialihkan dalam bentuk penyediaan bibit tahan cuaca, pupuk, serta fasilitas pengairan darurat seperti pompa air atau sumur bor agar petani dapat lekas memulihkan lahannya saat hujan tiba.
Selain pemulihan hulu, perlindungan pada rantai pasok pangan juga mutlak diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa sisa hasil panen komoditas lokal tetap dapat terserap oleh pasar dengan harga yang wajar dan memfasilitasi jalur logistik antar-pulau agar petani tidak tercekik oleh biaya distribusi yang membengkak akibat kabut asap.
Sebagai langkah adaptasi jangka panjang, pemerintah dituntut untuk mengaktifkan sekolah lapang iklim yang terintegrasi dengan kearifan lokal di masing-masing dusun.
Melalui pendampingan teknis ini, petani dapat beradaptasi dengan pola tanam baru di tengah anomali cuaca sekaligus memahami tata cara pembukaan lahan yang aman melalui pembuatan sekat bakar secara kolektif bersama lembaga adat atau Saniri.
“Menyelamatkan Maluku dari kabut asap pada akhirnya bukan sekadar soal memadamkan api, melainkan memastikan para petani dan ketahanan pangan daerah tidak ikut hangus terbakar.” Tutup Devino
Penulis : KB Ambon
Editor : KB Ambon
Sumber Berita: Narapolis Institute
