🗓️ Selasa, 23 Juli 2025
📰 Maluku.Newsline.id
Ambon — Polemik yang melibatkan finalis Miss Youth Indonesia asal Maluku, Efrita Trifena Lamerkabel, tidak bisa sekadar dilihat sebagai kegagalan komunikasi pribadi. Peristiwa ini justru mencerminkan gagalnya Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam mendorong potensi sumber daya manusia ke tingkat nasional, serta lemahnya pelaksanaan pelayanan publik.
Banyak pihak menilai pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Jais Elly, yang menyalahkan Efrita karena tidak berkoordinasi dengan Pemprov, merupakan langkah yang keliru dan tidak mencerminkan etika birokrasi yang profesional.
Efrita, yang diketahui berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI, dinilai sebagai bentuk kepasrahan pihak keluarga setelah berulang kali upaya mereka mendapatkan dukungan dari Pemprov Maluku tidak direspons oleh dinas terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Democracy Network for Civil Society (DNCS), Marwan Titaheluw, menilai bahwa narasi yang dibangun Jais Elly justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintahan Provinsi Maluku, khususnya dalam mewujudkan Sapta Cita Gubernur Hendrik Lewerissa.
“Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata itu justru melukai visi besar Gubernur Maluku. Sebagai kepala OPD, Jais Elly seharusnya melakukan klarifikasi dan kroscek informasi kepada bawahannya sebelum menyampaikan opini ke publik. Jangan sampai opini itu malah menjadi bumerang dan menyesatkan,” ujar Marwan, Senin (21/7/2025).
Menurut Marwan, dalam struktur pemerintahan, seorang kepala dinas adalah perpanjangan tangan gubernur dalam mengimplementasikan visi teknokratis di unit kerja. Maka itu, jika pelayanan publik tidak berjalan baik, yang dipertanyakan adalah kinerja internal OPD, bukan menyalahkan masyarakat.
“Salah satu visi utama Gubernur Hendrik adalah peningkatan pelayanan publik. Demokrasi bukan hanya tentang elektoral, tapi juga soal cara menjalankan pemerintahan yang bersih, melayani rakyat, dan membangun kepercayaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan yang menimpa Efrita mencerminkan kegagalan Kepala Dinas Pariwisata dalam membangun citra positif Pemprov Maluku di mata publik. Menurutnya, ini juga mencerminkan lemahnya kemampuan OPD dalam menerjemahkan etos dan semangat kepemimpinan Gubernur.
“Optimalisasi pelayanan dimulai dari cara gubernur memilih siapa yang diberi amanah di OPD. Jabatan itu bukan panggung politik atau sosial. Itu alat kerja untuk mewujudkan visi dan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
Kasus Efrita, lanjut Marwan, adalah pengingat keras bahwa komunikasi publik yang buruk dari pejabat justru dapat mencoreng nama baik pemerintah daerah. Ia berharap Gubernur Maluku mengambil langkah bijak untuk mengevaluasi struktur dan perilaku birokrasi yang tidak sejalan dengan semangat reformasi pelayanan publik.
