SBB | Maluku.Newsline.id – Ketua DPW JAM-Maluku, Aldi Tomia, membantah narasi yang menyebut kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Ia menilai kritik yang berkembang tidak berdasar dan cenderung menyederhanakan peran strategis TP PKK sebagai mitra pemerintah daerah.
Menurut Aldi, TP PKK memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan, khususnya pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program-program yang dijalankan, kata dia, mencakup penanganan stunting, peningkatan kesehatan keluarga, hingga penguatan ekonomi kreatif di tingkat rumah tangga.
“TP PKK bukan organisasi seremonial. Program mereka bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga,” ujar Aldi.
Ia menambahkan, aktivitas TP PKK merupakan bagian integral dari agenda pembangunan daerah yang tidak dapat dipisahkan secara kaku.
Menanggapi sorotan terhadap kegiatan yang dianggap simbolik, seperti penjemputan atau konvoi, Aldi menilai hal tersebut memiliki dimensi sosial dan kultural, terutama dalam konteks daerah seperti SBB.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat legitimasi kebijakan.
Sementara itu, keterlibatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan PKK dinilai sebagai bentuk sinergi lintas sektor.
“Pelibatan OPD penting untuk memastikan koordinasi program berjalan efektif dan tidak terjadi ego sektoral,” katanya.
Aldi juga mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara objektif dengan mempertimbangkan data dan proporsionalitas anggaran, bukan hanya menilai dari bentuk kegiatan.
Ia menegaskan, selama pelaksanaan program dilakukan secara wajar, terukur, dan tidak mengganggu prioritas pembangunan, tudingan pemborosan tidak memiliki dasar kuat.
“Opini yang berkembang tanpa data yang jelas berpotensi menyesatkan publik dan melemahkan kepercayaan terhadap program pemberdayaan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Aldi menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dimaknai sebagai upaya optimalisasi, bukan pembatasan peran organisasi mitra pemerintah.
Ia berharap semua pihak dapat menyikapi isu ini secara konstruktif demi keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat di Seram Bagian Barat.
Penulis : Rasit wally
Editor : KB Ambon
