BUOL, NEWSLINE. ID- Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Ir. H. Usman, M.Si, secara resmi membuka kegiatan workshop penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi Kabupaten Buol tahun 2024. Acara tersebut berlangsung pada Senin, 3 Juni 2024 di Aula Lantai II Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol.
Dalam sambutannya, Ir. H. Usman, M.Si menekankan pentingnya workshop ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan SPIP terintegrasi di Kabupaten Buol. “SPIP merupakan elemen krusial yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia di pemerintah daerah,” ujarnya.
Pj. Sekda Usman juga menambahkan bahwa SPIP telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. “Penilaian atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Semua pihak harus terlibat dan berperan aktif dalam proses ini, mulai dari manajemen perangkat daerah yang melaksanakan penilaian mandiri hingga BPKP yang berperan sebagai evaluator,” lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga meminta komitmen dari perwakilan OPD yang hadir untuk mengimplementasikan SPIP terintegrasi dengan baik dan benar. Ir. H. Usman, M.Si menyampaikan apresiasi atas kehadiran narasumber dari BPKP yang akan memberikan materi dan bimbingan selama workshop. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan workshop ini,” tutupnya.
Workshop ini dihadiri oleh Inspektur Daerah Kabupaten Buol, Wahida, SE; Tim dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, APIP Kabupaten Buol dan peserta workshop yang meliputi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwakili oleh sekretaris dan kasubag keuangan dan program.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan para peserta dalam mengelola SPIP, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Buol.(utham/Diskominfo)
