Jakarta, Maluku.Newsline.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh dalam setiap lini pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, dalam ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel The St. Regis, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).
Dalam forum internasional tersebut, Presiden Prabowo berbicara di hadapan para pemimpin perusahaan global dan investor dari berbagai negara. Ia menguraikan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memberantas praktik korupsi serta langkah-langkah tegas pemerintah untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan bangsa. “Korupsi adalah penyakit yang sangat berbahaya. Jika dibiarkan seperti kanker stadium empat, akan sulit disembuhkan dan bisa menghancurkan negara, bangsa, bahkan pemerintahan,” ujar Prabowo dalam dialog tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menuturkan pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, di mana ia secara tegas melarang anggota keluarganya terlibat dalam proyek-proyek kementerian. Menurutnya, komitmen pribadi terhadap integritas harus dimulai dari lingkungan terdekat agar menjadi teladan bagi masyarakat luas.
“Saya pernah menolak proyek yang ditawarkan oleh keponakan saya sendiri. Saya katakan, ‘Kamu tidak pernah terlibat dalam bidang pertahanan dan tidak mengerti tentang itu. Jadi, tolong cari bidang lain,’” ungkap Presiden. Pernyataan ini mendapat perhatian peserta forum sebagai bentuk ketegasan moral seorang pemimpin negara.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan langkah konkret pemerintah dalam menindak kejahatan di sektor sumber daya alam. Ia mencontohkan operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara senilai sekitar dua miliar dolar AS.
Menurutnya, pemerintah menurunkan kapal perang, helikopter, dan drone untuk memblokade area operasi tambang ilegal. Langkah ini terbukti efektif menghentikan aktivitas penyelundupan dan memperkuat kontrol negara terhadap aset strategis nasional.
Selain tambang timah, Prabowo juga menyoroti pelanggaran hukum di sektor perkebunan sawit. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menemukan sekitar lima juta hektare lahan yang digunakan secara ilegal dan segera mencabut konsesi perusahaan yang terlibat.
“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya memerintahkan Jaksa Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyelidiki seluruh pelanggaran. Jika terbukti melanggar, hentikan konsesi mereka tanpa kompromi,” tegasnya.
Presiden menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas akan mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat wibawa pemerintah. Baginya, Indonesia harus menjadi negara yang dihormati karena konsistensinya dalam menegakkan aturan, bukan karena kekuasaan semata.
“Hukum adalah hukum. Siapa pun yang melanggar harus berhadapan dengan hukum. Kami bertekad memulihkan aset negara dan membangun efisiensi di segala sektor,” kata Presiden menutup sesi diskusi.
Komitmen Presiden Prabowo mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dianggap sebagai langkah nyata menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Upaya pemberantasan korupsi yang tegas diyakini akan memperkuat kepercayaan investor sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan adil.
Pakar hukum dan ekonomi menilai, arah kebijakan Prabowo ini selaras dengan semangat reformasi hukum yang sedang digalakkan pemerintah. “Kepastian hukum adalah kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika komitmen ini dijaga, maka kepercayaan dunia terhadap Indonesia akan meningkat,” ujar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat dimintai tanggapan di Jakarta.
Sementara itu, Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menilai langkah Presiden dalam memperkuat integritas dan penegakan hukum harus didukung dari sektor pendidikan. “Pendidikan karakter dan kejujuran harus menjadi pondasi agar generasi muda tumbuh dengan nilai-nilai antikorupsi yang kuat,” ungkapnya.
Dengan komitmen yang jelas dan langkah nyata di lapangan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan pilar utama untuk membangun bangsa yang bermartabat.(SS37)
