Maluku Tenggara – Maluku.Newsline.id | Dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari 2026, Ridwan Hidayatullah Umachina, SH, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh insan pers di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi pers dalam memperkuat demokrasi, menopang kedaulatan ekonomi, serta menjaga ketahanan bangsa di tengah dinamika zaman.
Menariknya, ucapan dan refleksi tersebut disampaikan Ridwan di sela-sela kesibukan tugas dan aktivitas kedewanan yang padat. Di tengah agenda kerja yang menyita waktu dan energi, ia menegaskan bahwa perhatian terhadap Hari Pers Nasional tetap menjadi prioritas moral dan intelektual, mengingat peran strategis pers yang tidak tergantikan dalam kehidupan bernegara, khususnya bagi daerah-daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ridwan menilai bahwa kesibukan kerja tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan peran pers, sebab pers merupakan mitra kritis sekaligus konstruktif bagi penyelenggara negara. Menurutnya, kualitas pemerintahan dan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana pers diberi ruang untuk bekerja secara bebas, profesional, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Hari Pers Nasional tahun 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, yang menurut Ridwan memiliki makna filosofis dan sosiologis yang mendalam. Tema tersebut menegaskan relasi kausal antara kesehatan pers, kualitas ekonomi nasional, dan kekuatan suatu bangsa sebagai entitas politik dan sosial.
Dalam pandangan Ridwan, pers yang sehat bukan sekadar pers yang bebas, tetapi pers yang berakar pada etika, integritas, dan tanggung jawab sosial. Pers harus mampu menjaga jarak yang proporsional dengan kekuasaan dan modal, sekaligus tetap berpihak pada kebenaran serta kepentingan publik yang lebih luas.
Ia menegaskan bahwa di tingkat daerah, pers memegang peran strategis dalam mengawal kebijakan publik, mengawasi distribusi anggaran, serta memastikan bahwa program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pers berfungsi sebagai mata dan telinga publik, sekaligus sebagai ruang artikulasi aspirasi warga.
Ridwan memandang bahwa kedaulatan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa masyarakat yang memiliki literasi informasi yang baik. Pers, dalam hal ini, berperan sebagai agen edukasi publik yang membantu masyarakat memahami kebijakan ekonomi, potensi daerah, serta tantangan struktural yang dihadapi bangsa.
Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi pers di era digital, di mana arus informasi bergerak sangat cepat dan sering kali tidak diiringi dengan proses verifikasi yang memadai. Dalam situasi ini, pers dituntut untuk tetap menjaga kedalaman analisis dan akurasi data, meskipun berada di bawah tekanan kecepatan dan persaingan informasi.
Menurut Ridwan, maraknya disinformasi dan polarisasi opini publik justru semakin menegaskan pentingnya kehadiran pers yang profesional dan berintegritas. Pers harus menjadi jangkar rasionalitas publik, bukan sekadar pengganda sensasi atau emosi sesaat.
Ia juga mengakui bahwa insan pers di daerah kerap bekerja dalam keterbatasan, baik dari segi infrastruktur, kesejahteraan, maupun perlindungan hukum. Oleh karena itu, Ridwan mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan komunitas pers untuk menciptakan ekosistem jurnalistik yang sehat dan berkelanjutan.
Sebagai wakil rakyat, Ridwan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab. Ia menilai bahwa kritik yang disampaikan pers harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme koreksi demokratis, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.
Dalam perspektif filsafat politik, Ridwan memandang pers sebagai ruang dialog antara negara dan warga negara. Ketika dialog ini berlangsung secara jujur dan terbuka, maka relasi kekuasaan akan berjalan lebih adil, transparan, dan akuntabel.
Ia menambahkan bahwa bangsa yang kuat tidak dibangun melalui pembungkaman suara kritis, melainkan melalui keberanian kolektif untuk mendengar, merefleksikan, dan memperbaiki diri. Dalam kerangka inilah pers memainkan peran historis sebagai penjaga nurani publik.
Ridwan juga mengingatkan insan pers untuk menjaga independensi dan tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan politik praktis maupun tekanan ekonomi. Menurutnya, independensi adalah fondasi utama legitimasi pers di mata masyarakat.
Di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk turut bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan pers dengan bersikap kritis terhadap informasi, tidak mudah terprovokasi, dan menghargai kerja jurnalistik yang profesional serta berbasis data.
Ridwan menilai bahwa pers lokal memiliki peran strategis dalam menjaga identitas dan kearifan lokal. Melalui pemberitaan yang berakar pada realitas masyarakat setempat, pers dapat menjadi medium pelestarian nilai budaya sekaligus sarana transformasi sosial yang beradab.
Bagi Maluku Tenggara sebagai wilayah kepulauan dengan potensi maritim yang besar, pers dinilai memiliki peran penting dalam mengangkat isu-isu strategis seperti ekonomi kelautan, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial secara konsisten dan mendalam.
Ia menegaskan bahwa pers yang mampu mengangkat isu-isu tersebut secara berimbang dan analitis akan berkontribusi langsung terhadap lahirnya kebijakan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
Menutup pernyataannya, Ridwan Hidayatullah Umachina, SH, kembali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers, khususnya yang bertugas di daerah, yang tetap menjalankan fungsi jurnalistiknya di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan zaman.
“Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2026. Semoga pers Indonesia semakin sehat, semakin berintegritas, dan semakin mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan ekonomi yang berdaulat serta bangsa yang kuat, adil, dan berkeadaban,” pungkasnya.(RHU)
Editor: Ss
