MBD | Maluku.Newsline.id – Keluhan mengenai ketiadaan tower dan jaringan Telkomsel di Desa Hila, Pulau Roma, Kabupaten Maluku Barat Daya, kembali mencuat ke publik. Kali ini, kritik keras disampaikan oleh Yulinda Pookey, warga asli Desa Hila, yang menilai pemerintah daerah gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat di bidang komunikasi dan internet.
Dalam unggahan media sosialnya, Selasa, (26/05/2026). Yulinda menyoroti kondisi Desa Hila yang hingga kini masih menjadi wilayah blank spot, sementara hampir seluruh desa lain di Pulau Roma telah menikmati akses jaringan telekomunikasi.
“Semua desa di Pulau Roma sudah punya tower atau sinyal Telkomsel, tetapi Desa Hila tidak punya,” tulisnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena Desa Hila merupakan salah satu titik transit laut penting antarwilayah di Pulau Roma dan pulau-pulau sekitarnya. Namun ironisnya, desa tersebut justru masih tertinggal dalam akses komunikasi.
Keluhan itu bukan pertama kali disuarakan masyarakat. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa asal Pulau Roma dan Desa Hila juga pernah menyampaikan persoalan serupa dalam berbagai forum dan media sosial.
Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya serius memperjuangkan pembangunan tower telekomunikasi di wilayah tersebut.
Namun hingga kini, persoalan tersebut dinilai belum mendapat penyelesaian nyata.
Situasi itu memunculkan anggapan di tengah masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya belum mampu menangani persoalan mendasar yang telah berlangsung bertahun-tahun, meskipun akses telekomunikasi kini menjadi kebutuhan vital masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan terluar.
Dalam unggahannya, Yulinda bahkan mempertanyakan perhatian pemerintah desa dan pemerintah kecamatan terhadap kebutuhan masyarakat.
“Apakah pemerintah tutup mata, mulut, dan telinga terhadap hal ini?” tulisnya.
Ia menggambarkan bagaimana warga harus keluar rumah pada malam maupun siang hari hanya untuk mencari titik jaringan internet. Sebagian masyarakat disebut harus duduk di bawah pohon, di emperan rumah warga, hingga di pinggir jalan demi mengakses komunikasi.
Tidak hanya itu, warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli voucher internet setiap hari agar dapat terhubung dengan keluarga maupun menyelesaikan pekerjaan.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pelajar, guru, pelaku usaha kecil, penjual pulsa, hingga konten kreator pemula yang menggantungkan aktivitasnya pada internet.
“Warga kecil harus memutar otak untuk bertahan, sementara akses dasar seperti jaringan komunikasi saja belum bisa dinikmati dengan layak,” tulisnya lagi.
Yulinda juga menyinggung keberadaan layanan Starlink yang disebut dapat dinikmati di lingkungan pemerintah desa, sementara masyarakat umum masih kesulitan memperoleh akses internet yang stabil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Desa Hila, Pemerintah Kecamatan Kepulauan Roma, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, maupun pihak Telkomsel terkait tuntutan masyarakat tersebut.
Persoalan ini kembali memperlihatkan tantangan serius pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) di Maluku, yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Penulis : KB Ambon
Editor : KB Ambon
