🗓️ Rabu, 23 Juli 2025
📰 Maluku.Newsline.id
Jatinangor, Jawa Barat — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, memastikan bahwa pemerintah pusat belum berencana mencabut moratorium pemekaran daerah dalam waktu dekat. Kepastian ini menjadi jawaban atas menguatnya wacana pemekaran Sofifi sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Mendagri Tito saat menerima kunjungan Sultan Tidore, Husain Alting Sjah, dalam momen wisuda praja IPDN di Kampus Jatinangor, Rabu (23/7). Pertemuan itu turut dihadiri Direktur IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.Si.
Sultan Husain menyampaikan keprihatinannya atas memanasnya situasi politik di Maluku Utara yang dipicu oleh polemik DOB Sofifi. Menanggapi hal tersebut, Tito Karnavian menegaskan bahwa pemekaran wilayah masih belum menjadi prioritas pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di Sofifi itu harus ada bandara dan pelabuhan. Kalau tidak ada, masyarakat tetap ke Ternate. Jadi belum saatnya bicara pemekaran,” tegas Tito.
Tito juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait isu ini dan meminta untuk menunda pembahasan DOB hingga berbagai persoalan mendasar diselesaikan lebih dulu.
“Ngapain bicara DOB? Masih banyak masalah yang belum selesai. Pemerintahan sebelumnya saja sudah cukup berat. Mohon fokus dulu pada pembenahan,” ujarnya.
Lebih jauh, Tito menjelaskan bahwa tidak ada keharusan konstitusional yang menyebutkan ibu kota provinsi harus berstatus kota. Ia mencontohkan beberapa provinsi yang ibu kotanya tidak memiliki status otonom namun tetap berfungsi efektif, seperti Manokwari di Papua Barat, serta Mamuju di Sulawesi Barat.
“Pembangunan tetap bisa jalan. Gubernur tidak harus berkantor di kota otonom. Yang penting adalah fungsi pemerintahan berjalan baik,” imbuhnya.
Kepada Sultan Tidore, Tito menegaskan bahwa pemekaran Sofifi baru dapat dipertimbangkan apabila seluruh aspek dasar telah terpenuhi dan daerah induk, yakni Tidore, benar-benar mandiri secara administratif dan ekonomi.
“Tidore-nya harus sudah siap betul. Kalau belum, terlalu jauh untuk bicara pemekaran. Jadi bapak Sultan tidak perlu khawatir,” pungkas Mendagri.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa kebijakan nasional soal pemekaran daerah masih berada dalam status penundaan, dan Sofifi belum termasuk dalam prioritas pemerintah pusat dalam waktu dekat.
Editor: | SS37
