Sulawesi Tengah | Maluku.Newline.id — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Barisan Lawan Sistem (BALAS) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Senin (20/10), untuk menandai satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi ini menjadi wadah kritik terhadap sejumlah kebijakan nasional, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.
Koordinator aksi, Wandi, dalam orasinya menegaskan bahwa program MBG seharusnya menjadi solusi atas permasalahan gizi anak, namun justru menimbulkan kekhawatiran di berbagai daerah. Menurutnya, sejak awal peluncuran, banyak indikasi ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan program tersebut secara menyeluruh.
Ia menyebut, beberapa insiden di daerah menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan. “Kami menemukan laporan di Banggai Kepulauan dan Toli-Toli, sekitar 300 pelajar justru mengalami keracunan setelah menerima makanan dari program MBG. Ini bukti bahwa pemerintah tidak matang dalam perencanaan,” ujar Wandi saat ditemui di sela-sela aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Wandi menyampaikan bahwa tujuan mulia program MBG untuk meningkatkan gizi anak sekolah seolah tertutup oleh lemahnya pengawasan dan transparansi anggaran. Ia menilai, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sosial yang seharusnya diutamakan.
Selain itu, massa aksi menyoroti besarnya alokasi dana yang dikucurkan untuk program tersebut. Mereka menilai, anggaran yang mencapai Rp71 triliun berpotensi menimbulkan penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat. “Angka sebesar itu bukan jumlah kecil. Tanpa sistem kontrol yang jelas, potensi penyelewengan bisa sangat besar,” tegas Wandi.
Dalam orasi yang berlangsung damai itu, para demonstran juga menilai bahwa program MBG cenderung dijalankan secara tergesa-gesa. Mereka menduga bahwa pelaksanaan program lebih diarahkan untuk memenuhi target politik ketimbang kesejahteraan rakyat secara nyata.
Wandi menambahkan, pemerintah semestinya fokus pada peningkatan kualitas gizi dan keamanan pangan sebelum menyalurkan bantuan makanan secara massal. “Kami tidak menolak program ini, tapi kami menolak jika dijalankan asal-asalan dan membahayakan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut pengamatan BALAS, persoalan di lapangan bukan hanya soal teknis distribusi, melainkan juga lemahnya koordinasi antarinstansi. Banyak pihak di daerah, kata mereka, belum mendapatkan pedoman jelas mengenai tata cara pelaksanaan, pengawasan, serta standar makanan yang harus dipenuhi.
Selain kritik terhadap MBG, massa aksi juga menyuarakan keprihatinan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Mereka menilai sejumlah program pemerintah saat ini lebih menguntungkan kelompok tertentu dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.
“Pemerintah seharusnya mendengar suara rakyat, bukan sekadar mengeluarkan kebijakan populis. Kita butuh program yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama,” tambah Wandi.
Aksi BALAS di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Meski diguyur hujan ringan, para peserta aksi tetap bertahan sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan transparansi dan akuntabilitas program pemerintah.
Menutup aksinya, BALAS menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD Sulawesi Tengah. Mereka meminta agar lembaga legislatif daerah turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal distribusi, kualitas makanan, dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan tujuan awal meningkatkan kesejahteraan gizi anak bangsa.(SS37)
