AMBON | Maluku.Newsline.id — Upaya memperjuangkan pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia kembali menggema dari Maluku. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST, menjadi penggerak utama di balik kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku pada 30–31 Oktober 2025, guna meninjau langsung kondisi infrastruktur dan transportasi di wilayah kepulauan tersebut.
Kunjungan ini menjadi momen penting bagi DPR RI bersama pemerintah pusat untuk memahami secara nyata berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Maluku. Dalam forum politik nasional, Saadiah terus menegaskan bahwa pembangunan di wilayah kepulauan harus didesain berbeda dari daerah daratan.
“Maluku memiliki karakter geografis yang unik. Ribuan pulaunya menuntut strategi pembangunan yang terintegrasi antara transportasi laut, darat, dan udara,” jelas Saadiah saat mendampingi tim Komisi V meninjau proyek Coastal Road Ambon. Ia menilai pendekatan seragam hanya akan memperlebar kesenjangan pembangunan di kawasan timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungan yang berlangsung dua hari itu, rombongan Komisi V DPR RI meninjau beberapa proyek vital seperti Pelabuhan Yos Sudarso, fasilitas dermaga rakyat, serta sejumlah titik infrastruktur di Kota Ambon dan sekitarnya. Setiap lokasi menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan dasar masyarakat kepulauan masih memerlukan perhatian serius dari pusat.
Rombongan Komisi V juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga teknis, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, BASARNAS, serta beberapa BUMN yang bergerak di sektor konstruksi dan transportasi. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu menyusun peta jalan pembangunan Maluku yang lebih terarah dan terukur.
Saadiah menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar formalitas reses, melainkan wujud komitmen nyata untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak kepada daerah kepulauan. “Kami tidak ingin kunjungan ini hanya menghasilkan laporan, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan yang berkeadilan bagi masyarakat timur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun konektivitas antar pulau, terutama melalui peningkatan infrastruktur transportasi laut dan udara. Menurutnya, tanpa jembatan laut dan pelabuhan yang memadai, masyarakat di pulau-pulau kecil akan terus tertinggal dalam akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam agenda malam harinya, Komisi V DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Maluku, Bupati/Wali Kota se-Maluku, dan perwakilan kementerian terkait. Rapat tersebut membahas isu strategis seperti pemerataan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan layanan pelayaran perintis, serta penguatan ekonomi masyarakat kepulauan.
Saadiah dalam forum tersebut kembali menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, agar setiap proyek benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat lokal. Ia menyebut DPR RI siap mengawal hasil rapat hingga ke tahap penganggaran dan pelaksanaan teknis di kementerian.
“Ini bukan hanya perjuangan administratif, tetapi perjuangan moral untuk memastikan negara hadir di Maluku,” kata Saadiah. Ia menambahkan, semangat kolektif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus menjadi kunci utama dalam membangun daerah kepulauan secara berkelanjutan.
Melalui kunjungan ini, diharapkan Komisi V dapat menyerap aspirasi langsung dari masyarakat dan melihat fakta lapangan yang selama ini menjadi tantangan. Saadiah menyebut, suara timur tidak hanya ingin didengar, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Dengan semangat “Suara dari Timur”, Saadiah Uluputty berharap Maluku dapat bangkit sebagai garda depan pembangunan maritim nasional, bukan lagi daerah yang menunggu perhatian. Ia yakin, ketika setiap pulau mendapatkan akses dan peluang yang setara, kesejahteraan masyarakat timur akan benar-benar terwujud.
(BOYS)
