Ambon | Maluku.Newsline.id – Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi langkah mahasiswa asal Maluku Barat Daya (MBD) yang aktif mengawal keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Dr. Muhammad Rizal Latuconsina, ST., M.Si., saat menerima audiensi mahasiswa MBD bersama sejumlah organisasi dan paguyuban mahasiswa untuk membahas kesiapan serta peluang tenaga kerja lokal dalam pengembangan Blok Masela. Selasa, (1/9/2026).
Menurut Rizal, audiensi mahasiswa dengan pemerintah merupakan langkah yang tepat. Sebab, menurutnya, pengembangan Blok Masela tidak hanya berkaitan dengan investasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia (SDM) daerah agar dapat mengambil bagian dalam proyek tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini merupakan langkah yang bagus, hal yang tepat untuk saling bertukar informasi dengan dinas ini,” ujar Rizal.
Tahap Konstruksi Butuh Ribuan Tenaga Kerja
Rizal menjelaskan, pengembangan Blok Masela akan berlangsung melalui sejumlah tahapan, termasuk konstruksi yang diproyeksikan berlangsung selama satu hingga tiga tahun sebelum memasuki tahap produksi.
Berdasarkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) INPEX yang disampaikan Rizal, tenaga kerja yang terlibat langsung pada tahap konstruksi diperkirakan mencapai 12.000 orang.
“Pertama ada tahapan konstruksi, diproyeksikan satu sampai tiga tahun, lalu ada tahap produksi. Sesuai dengan AMDAL INPEX, tenaga kerja yang terlibat langsung dalam tahap konstruksi sebanyak 12.000 pekerja,” jelasnya.
Setelah memasuki tahap produksi, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung diperkirakan berkurang menjadi sekitar 800 orang. Namun, Rizal menegaskan bahwa dampak ekonomi proyek tersebut tidak hanya berasal dari tenaga kerja langsung.
Menurutnya, aktivitas Blok Masela berpotensi menciptakan efek berganda melalui berbagai sektor ekonomi pendukung.
“Selain tenaga kerja yang terlibat langsung, ada puluhan ribu peluang ekonomi lain yang bisa muncul,” katanya.
Konsorsium PENG Mulai Pekerjaan Awal
Rizal juga menyampaikan bahwa pekerjaan awal konstruksi Blok Masela telah mulai dilakukan setelah INPEX menetapkan konsorsium PENG sebagai pemenang lelang.
Konsorsium tersebut terdiri atas Petrosea, Enviromate Technology, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Menurut Rizal, konsorsium PENG telah memulai pekerjaan awal di wilayah onshore Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten MBD. Pekerjaan tersebut antara lain meliputi pengelasan, pembangunan pagar dan pengalihan jalan pada kawasan sekitar 663 hektare.
Pada tahap awal, sebanyak 12 tenaga kerja telah direkrut. Mereka terdiri atas 10 orang untuk pekerjaan pengelasan dan dua orang untuk pekerjaan topografi.
“12 orang ini 100 persen anak-anak Lermatang semua,” ungkap Rizal.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, akan dilakukan perekrutan sekitar 24 tenaga kerja tambahan. Sebanyak 10 orang diproyeksikan untuk pekerjaan pengelasan pagar, sedangkan 14 lainnya untuk operator alat berat.
Namun, kebutuhan operator alat berat menghadapi kendala karena terbatasnya tenaga kerja lokal yang telah memiliki sertifikasi kompetensi.
“Adakah orang MBD yang punya sertifikasi operasional alat berat? Ini kira-kira adik-adik bisa sampaikan kepada kami,” ujar Rizal kepada mahasiswa.
Sertifikasi Kompetensi Jadi Tantangan
Rizal mengatakan, pihak PENG telah melakukan pencarian tenaga kerja di MBD maupun Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, belum ditemukan tenaga kerja lokal yang memiliki sertifikasi operator alat berat sesuai kebutuhan perusahaan.
Kondisi tersebut membuat perusahaan berencana mendatangkan tenaga kerja dari Akademi Petrosea untuk memenuhi kebutuhan operator alat berat.
Meski demikian, Rizal mengatakan pemerintah masih berupaya agar kebutuhan tenaga kerja dapat terlebih dahulu dipenuhi dari masyarakat lokal melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).
“Kita masih berupaya mencari tenaga kerja dari MBD maupun KKT yang telah memiliki sertifikasi operator alat berat,” katanya.
Menurut Rizal, keterbatasan sertifikasi kompetensi menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan pelatihan bagi generasi muda MBD dan KKT.
Ia menyebut biaya pelatihan operator alat berat dapat mencapai sekitar Rp185 juta per orang. Jika peserta yang dipersiapkan sebanyak 20 orang, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp3,7 miliar.
“Katong sudah rancang. Tetapi sekarang ini kan era efisiensi. Untuk ini masih belum ada titik terang. Katong sudah berupaya melakukan lobi. Mudah-mudahan pelatihan operator alat berat itu bisa dilakukan di tahun 2027,” jelasnya.
Pemprov Dorong Sistem Zonasi
Untuk memperbesar peluang masyarakat lokal, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku juga mendorong penerapan sistem zonasi dalam penempatan tenaga kerja pada proyek Blok Masela.
Rizal menjelaskan, Zona A akan diprioritaskan bagi tenaga kerja dari MBD dan KKT. Jika kebutuhan belum terpenuhi, pencarian diperluas ke Zona B, yakni kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku. Selanjutnya, apabila kebutuhan masih belum terpenuhi, pencarian dapat diperluas ke Zona C, yakni tenaga kerja dari luar Maluku.
“Yang harus diprioritaskan itu anak-anak dari dua kabupaten, yaitu KKT dan MBD. Ini Zona A. Setelah itu baru Zona B, kabupaten/kota di luar Zona A. Kemudian Zona C, tenaga kerja yang berasal dari luar Provinsi Maluku,” jelasnya.
Ia juga menyebut hasil AMDAL INPEX mencantumkan keterlibatan sumber daya lokal sebesar minimal 11 persen dari sekitar 12.000 tenaga kerja pada tahap konstruksi.
“Sekitar 1.200 itu minimal. Jadi bukan harus 11 persen, tetapi minimal 11 persen,” ujarnya.
Pelatihan Jadi Kunci Persiapan SDM
Rizal turut mengapresiasi langkah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten MBD yang telah beberapa kali mengirimkan anak-anak muda daerah untuk mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon.
Menurutnya, peluang pelatihan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal.
BPVP Ambon, kata Rizal, memperoleh tambahan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan pada September hingga Desember 2026 dengan target sekitar 3.500 peserta.
“Ini menjadi kesempatan untuk Dinas MBD menyiapkan tenaga kerja,” katanya.
Ia menilai peningkatan kompetensi harus menjadi perhatian serius karena ijazah pendidikan formal saja belum cukup untuk memasuki industri migas.
“Untuk masuk ke Blok Masela, ini perusahaan migas. Tentunya dengan standar dan kompetensi yang tinggi. Kita juga tidak bisa mengandalkan ijazah S1 maupun ijazah D3. Harus ada kompetensi, harus ada sertifikat kompetensi,” tegas Rizal.
Sejumlah kompetensi yang dinilai dapat dipersiapkan antara lain pengelasan, kelistrikan, perhotelan, mebel dan keterampilan teknis lainnya melalui lembaga pelatihan seperti BLK dan BPVP.
Selain kompetensi teknis, pemerintah juga mendorong penguatan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk sertifikasi Ahli K3 Umum maupun Ahli K3 Migas melalui lembaga sertifikasi yang sesuai.
Mahasiswa Diminta Bantu Bangun Database Tenaga Kerja
Rizal juga meminta mahasiswa dan organisasi kepemudaan membantu pemerintah membangun database pencari kerja asal MBD.
Database tersebut dinilai penting untuk mengetahui pendidikan, keahlian, pengalaman kerja hingga sertifikasi yang dimiliki setiap pencari kerja.
“Kita tidak punya data siapa saja yang siap untuk ada dalam pelatihan-pelatihan itu. Ini yang harus juga disiapkan oleh teman-teman,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan database akan memudahkan pemerintah dan perusahaan mengidentifikasi tenaga kerja lokal ketika membutuhkan keahlian tertentu.
Karena itu, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan paguyuban mahasiswa dinilai dapat mengambil peran dalam mengidentifikasi calon tenaga kerja potensial dari MBD.
Disnaker Provinsi Bukan Perekrut Tenaga Kerja
Dalam audiensi tersebut, Rizal juga meluruskan mengenai kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku.
Ia menegaskan, dinas tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen langsung tenaga kerja untuk Blok Masela maupun PSN lainnya.
“Dinas Tenaga Kerja Provinsi ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja di Blok Masela maupun di Proyek Strategis Nasional lainnya. Tidak punya kewenangan,” tegasnya.
Menurut Rizal, pemerintah provinsi lebih berperan sebagai regulator serta mendorong terciptanya kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Pencari Kerja Diminta Memiliki AK-1
Rizal juga meminta seluruh pencari kerja di MBD terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten dan memiliki AK-1 atau kartu pencari kerja.
Menurutnya, kartu tersebut menjadi salah satu instrumen pendataan yang memuat informasi mengenai identitas, pendidikan, keahlian, sertifikasi dan pengalaman kerja pencari kerja.
“Semua pencari kerja di MBD itu terdaftar di Dinas Naker Kabupaten. Semua harus punya kartu AK-1,” katanya.
Dengan database tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi pencari kerja yang sesuai ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu.
Apabila tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia di MBD maupun KKT, barulah mekanisme AKAD dapat digunakan untuk mencari tenaga kerja dari daerah lain.
Peluang Ekonomi Tak Hanya dari Pekerjaan Formal
Rizal juga mengingatkan bahwa peluang ekonomi dari Blok Masela tidak terbatas pada pekerjaan formal di perusahaan.
Masyarakat MBD, menurutnya, juga dapat mengambil peluang sebagai pelaku usaha yang memasok kebutuhan proyek, terutama pada sektor logistik dan pangan.
“Untuk proyek Blok Masela ini, adik-adik bisa jadi pemberdayaan masyarakat di sana sebagai penunjang, terutama logistik,” ujarnya.
Ia mendorong pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kebutuhan proyek.
Pemerintah Kabupaten MBD, kata Rizal, dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk membangun sentra produksi, seperti budidaya ikan, peternakan ayam petelur dan ayam pedaging serta komoditas lainnya.
“Pendukung logistik untuk Blok Masela itu lebih besar dari yang harus kerja masuk menjadi pegawai di situ,” tambahnya.
GEMA MBD Dorong Pengawalan Bersama
Sementara itu, mahasiswa MBD menilai audiensi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan peluang tenaga kerja lokal dalam pengembangan Blok Masela.
GEMA MBD menilai persoalan tenaga kerja lokal tidak hanya berkaitan dengan tuntutan kuota, tetapi juga kesiapan kompetensi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan industri.
Karena itu, GEMA MBD mendorong kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten MBD, pemerintah desa, lembaga pendidikan dan pelatihan, perusahaan, organisasi mahasiswa serta masyarakat dalam membangun database tenaga kerja dan peta jalan peningkatan kompetensi SDM MBD.
Mahasiswa menilai pengawalan terhadap Blok Masela perlu dilakukan sejak tahap persiapan, konstruksi hingga produksi.
Dengan demikian, masyarakat MBD diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam pengembangan proyek tersebut, tetapi dapat mengambil bagian dan memperoleh manfaat ekonomi melalui lapangan kerja, usaha pendukung maupun peningkatan kapasitas SDM.
Rizal pun berharap gerakan mahasiswa MBD terus diperluas dengan mengawal berbagai sektor yang berkaitan dengan pengembangan Blok Masela, mulai dari ketenagakerjaan, pertanian, perikanan, UMKM, pendidikan, pelatihan, investasi hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Hal ini bukan melibatkan Disnaker saja, tapi melibatkan semua SKPD pendukung untuk Blok Masela,” pungkasnya.
Penulis : KB Ambon
Editor : KB Ambon
