Ambon| Maluku.Newsline.id – Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya (GEMA MBD), Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK), bersama para Ketua Paguyuban Mahasiswa se-Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), melakukan audiensi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk membahas sekaligus mengawal secara serius keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses pengembangan Blok Masela.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya mahasiswa sebagai representasi masyarakat MBD untuk memastikan bahwa kehadiran proyek strategis nasional Blok Masela tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan ruang yang adil dan nyata bagi masyarakat lokal, khususnya dalam hal kesempatan kerja, peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat MBD.
Dalam audiensi ini, GEMA MBD, GMBK dan para Ketua Paguyuban menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat MBD Harus Menjadi Subjek Pembangunan
Mereka menegaskan bahwa masyarakat MBD harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek atau penonton dalam proses pengembangan Blok Masela.
Pengembangan Blok Masela tidak boleh hanya menghadirkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat lokal, khususnya tenaga kerja MBD, justru tidak mendapatkan manfaat secara langsung.
Tenaga kerja lokal harus memperoleh kesempatan nyata untuk bekerja, meningkatkan keterampilan, mendapatkan sertifikasi, serta menempati posisi pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki.
Bagi mahasiswa , keberadaan Blok Masela harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat MBD dan membuka ruang sebesar-besarnya bagi anak-anak daerah untuk mengambil bagian dalam pembangunan di wilayahnya sendiri.
“Kami tidak ingin masyarakat Maluku Barat Daya hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Blok Masela harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja lokal.
Khawatir Tenaga Kerja dari Luar Daerah Mendominasi
Dalam audiensi tersebut kami juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi dominasi tenaga kerja dari luar daerah dalam berbagai tahapan pengembangan Blok Masela.
Mereka mempertanyakan bagaimana pemerintah memastikan agar kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai tahapan proyek tidak secara otomatis dipenuhi oleh pekerja dari luar Maluku, sementara anak-anak Maluku dan MBD memiliki kompetensi serta potensi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan industri.
Karena itu, pemerintah diminta memiliki kebijakan dan mekanisme yang jelas untuk memastikan tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan yang proporsional berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
Mahasiswa menilai, prioritas tenaga kerja lokal tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, mekanisme rekrutmen, program pelatihan, serta pengawasan yang konkret.
Dorong Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal
GEMA MBD, GMBK dan para Ketua Paguyuban juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk memastikan adanya program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pengembangan Blok Masela.
Program yang didorong antara lain:
1. Pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan tahapan pengembangan Blok Masela.
2. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja lokal sehingga memiliki pengakuan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
3. Pelatihan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
4. Pelatihan welding, electrical, mechanical, operator, konstruksi, hospitality, logistik, serta bidang-bidang lain yang relevan dengan kebutuhan proyek.
5. Pemetaan kompetensi pemuda MBD sebelum proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara besar-besaran.
Mahasiswa juga menekankan bahwa proses pelatihan tidak boleh dilakukan secara parsial dan tanpa keterkaitan dengan kebutuhan industri.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi didorong untuk membangun kerja sama langsung dengan vendor, kontraktor, perusahaan, maupun pihak yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela, termasuk pihak seperti INPEX, Pertamina dan perusahaan terkait lainnya, sehingga materi pelatihan benar-benar sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia industri.
Dengan demikian, tenaga kerja lokal yang telah mengikuti pelatihan tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi benar-benar memiliki kompetensi yang relevan dan siap bersaing dalam proses rekrutmen.
Rekrutmen Tenaga Kerja Harus Transparan dan Dapat Diawasi Publik
Aspiasi berikutnya yang disampaikan mahasiswa adalah pentingnya membangun sistem rekrutmen tenaga kerja yang transparan, terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat. Kami juga menegaskan bahwa pemerintah dan pihak perusahaan jangan hanya berbicara mengenai “prioritas tenaga kerja lokal”, tetapi harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengawasi proses tersebut.
Mulai dari informasi kebutuhan tenaga kerja, persyaratan dan kualifikasi, proses pendaftaran, tahapan seleksi, jumlah tenaga kerja yang diterima, asal daerah tenaga kerja, hingga penempatan tenaga kerja, harus dapat dipublikasikan kepada publik secara transparan.
Hal ini penting untuk mencegah munculnya praktik diskriminasi, nepotisme, maupun ketidakadilan dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Kalau memang tenaga kerja lokal menjadi prioritas, maka prosesnya harus terbuka dan bisa diawasi masyarakat. Jangan sampai kata ‘prioritas lokal’ hanya menjadi narasi, tetapi dalam praktiknya justru tenaga kerja dari luar daerah yang lebih banyak terserap,” tegas mahasiswa.
Pemerintah Harus Terlibat dalam Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja
GEMA MBD, GMBK dan para Ketua Paguyuban juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam setiap tahapan perencanaan kebutuhan tenaga kerja pada pengembangan Blok Masela.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku diharapkan memiliki data kebutuhan tenaga kerja yang jelas dan terukur, berdasarkan tahapan pengembangan proyek, jenis pekerjaan, kualifikasi, kompetensi serta jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
Data tersebut selanjutnya harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya serta pihak pengembang/operator dan perusahaan yang terlibat, sehingga pemerintah dapat mempersiapkan tenaga kerja lokal jauh sebelum proses rekrutmen dilakukan.
Mahasiswa menilai, pemetaan tenaga kerja tidak boleh dilakukan setelah proyek membutuhkan pekerja. Pemerintah harus melakukan persiapan sejak dini, sehingga ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat, masyarakat MBD telah memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai.
Membangun Database Tenaga Kerja Lokal MBD
Selain itu, mahasiswa mendorong adanya database tenaga kerja lokal MBD yang terintegrasi, akurat dan transparan.
Database tersebut harus memuat informasi mengenai pendidikan, keterampilan, sertifikasi, pengalaman kerja, bidang keahlian dan potensi tenaga kerja masyarakat MBD.
Data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mempertemukan kebutuhan tenaga kerja proyek dengan potensi tenaga kerja lokal. Dengan adanya database yang jelas, pemerintah juga dapat mengukur secara objektif berapa banyak tenaga kerja lokal yang tersedia dan kompetensi apa saja yang masih perlu ditingkatkan.
Pengawasan Tidak Boleh Berhenti pada Komitmen
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku mengambil peran strategis dalam melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap perusahaan, vendor, kontraktor maupun pihak-pihak lain yang nantinya terlibat dalam pengembangan Blok Masela.
Mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan terhadap tenaga kerja lokal bukan sekadar persoalan mendapatkan pekerjaan, tetapi merupakan bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, keberpihakan kepada masyarakat lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat MBD.
Mereka juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan kebijakan dan proses pengembangan Blok Masela, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja lokal, agar komitmen terhadap masyarakat MBD tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan yang konkret, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Blok Masela harus menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Maluku Barat Daya. Karena itu, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan, dilibatkan dan diberikan kesempatan yang proporsional dalam setiap tahapan pengembangannya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten MBD, mahasiswa, masyarakat MBD, pihak pengembang/operator, vendor dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal agenda ketenagakerjaan pada pengembangan Blok Masela.
GEMA MBD, GMBK dan Paguyuban Mahasiswa se-Kabupaten MBD menegaskan bahwa pembangunan Blok Masela harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Barat Daya. Tenaga kerja lokal harus dipersiapkan, diberikan kesempatan dan dilibatkan secara nyata. Masyarakat MBD tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan yang berlangsung di daerahnya sendiri.
Harapan mereka dari Audiensi ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku dapat berkoordinasi secara masif dengan Dinas Ketenagakerjaan pada Kab.Muku Bara Daya sehingga tahapan persiapan SDM Lokal pada Blok Masela dapat dipersiapkan secara baik.
Penulis : KB Ambon
Editor : KB Ambon
