Maluku Tengah | Maluku.Newsline.id – Bacarita Kiri Project kembali menggelar diskusi publik bertajuk “Peran Pemerintah dalam Menyikapi Masalah Kurangnya Fasilitas Pendidikan di Sekolah-Sekolah Pelosok”, yang berlangsung di Rumah Bacarita Kiri Project, Negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, pada Selasa malam sekitar pukul 20.00 WIT hingga selesai.
Diskusi ini dihadiri oleh seluruh anggota Bacarita Kiri Project, di antaranya Valentino Manduapessy, selaku pendiri Bacarita Kiri Project, Melisa Tahapary, Aprilia Dequeljue, Geraldy Sabandar, Gabriel Rey, Jordy Parinusa sebagai penanya dan pewawancara, serta Karindah Latuheru yang bertugas sebagai kameramen.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk membuka ruang diskusi kritis terkait minimnya fasilitas pendidikan di wilayah pelosok, sekaligus mendorong pemerintah agar lebih serius melihat dan merespons persoalan pendidikan yang selama ini dinilai timpang. Selain itu, diskusi ini juga dimaksudkan sebagai ruang edukasi bagi pelajar sebagai generasi penerus agar mampu mengenali persoalan pendidikan dan berani menyuarakan solusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diskusi berlangsung interaktif dengan sejumlah pertanyaan kritis yang diajukan oleh peserta dan dijawab langsung oleh Valentino Manduapessy. Dalam pemaparannya, Valentino menilai bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan di pelosok masih sangat minim.
Menjawab pertanyaan terkait kecukupan dana pendidikan bagi sekolah-sekolah di pelosok, Valentino dengan tegas menyatakan bahwa alokasi anggaran masih belum adil.
“Dana pendidikan timpang. Sekolah pelosok sering menjadi prioritas terakhir, sementara anggaran justru habis di kota dan proyek-proyek seremonial,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum meratanya program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu di daerah terpencil. Menurutnya, banyak program hanya berhenti di tataran kebijakan tanpa implementasi yang menyentuh kebutuhan riil siswa.
“Beasiswa dan bantuan memang ada di atas kertas, tapi banyak siswa pelosok tersingkir oleh birokrasi dan akses informasi yang timpang,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Valentino turut mengungkap sejumlah contoh upaya mandiri yang dilakukan pelajar di pelosok untuk meningkatkan fasilitas sekolah, mulai dari penggalangan dana hingga advokasi ke ruang publik.
“Gotong royong dan perlawanan menjadi jalan. Ini justru membuktikan negara sering absen,” ujarnya.
Ia menilai, ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan antara kota dan pelosok terjadi karena logika pembangunan yang lebih berpihak pada pusat ekonomi.
“Pembangunan mengikuti logika kapital, bukan kebutuhan rakyat. Pelosok dianggap tidak menguntungkan,” tegasnya.
Terkait perhatian pemerintah terhadap keterbatasan fasilitas dan akses internet di sekolah pelosok, Valentino menyebut langkah pemerintah masih sebatas kunjungan tanpa kebijakan konkret.
“Kunjungan ada, tapi setengah hati. Lebih banyak janji daripada aksi nyata,” katanya.
Sebagai solusi, Valentino mendorong pemerintah untuk melakukan distribusi anggaran yang adil, membangun infrastruktur dasar pendidikan, menyediakan akses internet gratis, serta memastikan transparansi pengelolaan dana dengan melibatkan warga sekolah dalam proses pengambilan keputusan.
Ia juga menyinggung belum meratanya pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah pelosok.
“Belum semua sekolah di pelosok merasakan program ini. Lagi-lagi, mereka tertinggal dalam implementasi,” ujarnya.
Diskusi ini digagas sepenuhnya oleh Tim Bacarita Kiri Project sebagai bagian dari komitmen mereka dalam mengawal isu-isu pendidikan dan mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam perjuangan keadilan pendidikan di Maluku. (EH)
Editor : Eston Halamury
