Buru Selatan | Maluku.Newsline.id — Di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran yang berdampak pada daerah, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan didorong untuk memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis guna menjaga stabilitas pembangunan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Ambalau Siwar (HIPPMAS), Abduk Rauf Solissa, menilai bahwa kondisi efisiensi anggaran harus dijadikan momentum untuk mempercepat kemandirian fiskal daerah.
“Ketergantungan pada transfer pusat perlu diimbangi dengan terobosan kebijakan yang mampu menggali dan mengelola potensi lokal secara maksimal,” kata Solissa dalam keterangannya, Kamis (27/02/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, potensi ekonomi bernilai tinggi di Kabupaten Buru Selatan sangat besar jika dikelola secara optimal dan terarah. Ia menekankan bahwa daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam, potensi wisata bahari, serta kearifan lokal yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru.
“Buru Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam, potensi wisata bahari, serta kearifan lokal yang bernilai ekonomi tinggi apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi,” ujarnya.
Solissa berharap pemerintah daerah memberi prioritas lebih serius pada pengembangan UMKM dan sektor pariwisata. Ia menilai kedua sektor ini bukan lagi pelengkap, melainkan harus ditempatkan sebagai strategi utama peningkatan PAD.
“Di masa efisiensi ini, pemerintah daerah harus lebih inovatif. Pariwisata dan UMKM bukan hanya sektor pelengkap, tetapi harus menjadi prioritas utama dalam strategi peningkatan PAD. Dengan pengelolaan yang serius dan terukur, dua sektor ini dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut kebijakan yang tepat sasaran tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
“Dukungan berupa akses permodalan, pelatihan manajemen usaha, legalitas produk, hingga promosi berbasis digital harus menjadi perhatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar setiap program yang dijalankan benar-benar berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
“Transparansi, akuntabilitas, dan sinergi lintas sektor menjadi faktor penting agar setiap program benar-benar menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat,” ungkap Solissa.
Dengan komitmen kepemimpinan daerah yang kuat, dukungan DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Buru Selatan diyakini mampu menghadapi tantangan efisiensi anggaran dengan strategi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.
Menutup pernyataannya, Solissa berharap pemerintah daerah terus melakukan inovasi dan terobosan kebijakan demi mewujudkan kemandirian fiskal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan. (*)
Editor : Eston Halamury
