Jakarta | Maluku.Newsline.id — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengecam keras agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata imperialisme dan neo-kolonialisme yang kembali dipertontonkan secara terbuka di tingkat global.
Hal itu disampaikan Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H. Silalahi, sebagaimana dilansir media Energijuangnews.com, Senin (5/1/2026). Ia menegaskan bahwa agresi militer AS telah melampaui batas kewajaran dalam hubungan internasional dan masuk ke ranah penjajahan terhadap negara berdaulat.
“Tindakan militer AS sudah keluar dari batas wajar. Ini sudah masuk kategori penjajahan. Tidak ada satu pun negara, sekuat apa pun, yang berhak memperlakukan kepala negara lain sebagai subjek hukum domestiknya sendiri. AS harus sadar bahwa dunia ini bukan miliknya,” tegas Andreas.
GMNI menilai, agresi tersebut merupakan bagian dari pola panjang intervensi imperialisme yang selama ini kerap dibungkus dengan dalih demokrasi, pemberantasan terorisme, hingga perang melawan narkoba. Pola tersebut, menurut GMNI, digunakan untuk menjatuhkan, melemahkan, atau mengkriminalisasi pemimpin negara yang menolak tunduk pada kepentingan geopolitik Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andreas juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman sejarah pahit pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Sebagai pemimpin yang konsisten menentang imperialisme serta menggagas politik Non-Blok dan NEFO, Sukarno disebut menjadi sasaran tekanan Barat secara sistematis.
“Melalui kombinasi operasi intelijen, perang opini, dan eksploitasi konflik internal, kekuasaan Bung Karno dilemahkan secara bertahap hingga akhirnya runtuh pasca 1965,” ungkapnya.
GMNI menambahkan, berbagai dokumen dan kajian sejarah menunjukkan adanya keterlibatan kekuatan asing, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, dalam proses tersebut.
Dalam konteks Venezuela, GMNI menilai tindakan terhadap Presiden negara tersebut merupakan kelanjutan praktik lama imperialisme, yakni menghukum negara yang berani mengambil jalan politik dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kepentingan Washington.
“Mengkriminalisasi atau menangkap kepala negara berdaulat bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga serangan terhadap hak rakyat suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri,” ujar Andreas.
Lebih lanjut, GMNI menilai situasi yang menimpa Venezuela, negara dengan kekayaan sumber daya alam yang besar khususnya minyak, harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia yang juga memiliki sumber daya alam berlimpah.
GMNI mendorong pemerintah Indonesia untuk bersikap waspada dan segera mengevaluasi kebijakan strategis terkait kerja sama pengelolaan sumber daya alam ke depan.
“Sikap arogan AS menjadi catatan bahwa sumber daya alam tetap menjadi incaran kekuatan geopolitik global,” tegasnya.
GMNI juga meminta pemerintah Indonesia tidak hanya berhenti pada seruan normatif, tetapi menunjukkan sikap tegas sesuai prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
“Sebagai bangsa yang menjunjung prinsip anti-penjajahan, pemerintah Indonesia wajib menggalang solidaritas global, khususnya negara-negara Non-Blok, untuk menentang intervensi AS di Venezuela, sebagaimana konsistensi Indonesia dalam membela Palestina dari agresi Israel,” pungkas Andreas. (EH)
Penulis : Eston Halamury
