Maluku.Newline.id | Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memberikan teguran tegas kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku, Ina Wati Tahir, menyusul lambatnya capaian realisasi pendapatan daerah hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2025.
Teguran tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung pada Senin (20/10/2025), dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Gubernur menyoroti bahwa pendapatan daerah masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah provinsi.
Data resmi menunjukkan, hingga akhir September 2025, realisasi pendapatan Maluku baru mencapai Rp449,39 miliar atau 54,59 persen dari target Rp873,01 miliar. Angka ini mengindikasikan masih banyak potensi penerimaan yang belum digarap secara optimal oleh Bapenda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena waktu tersisa hanya sekitar dua bulan menjelang akhir tahun anggaran. Jika tidak ada perbaikan, stabilitas anggaran belanja daerah berpotensi terganggu, terutama untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Gubernur Hendrik menekankan bahwa setiap instansi penghasil, khususnya Bapenda, perlu bekerja ekstra untuk mengejar target yang tertinggal. Ia meminta penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dilakukan dengan metode inovatif dan tepat sasaran.
Menurut Hendrik, rendahnya realisasi pendapatan bukan semata disebabkan faktor eksternal, tetapi juga lemahnya pengawasan dan minimnya inisiatif internal Bapenda dalam menggali potensi pajak. “Alasan klasik tidak lagi relevan. Kami menuntut langkah nyata, bukan sekadar laporan rutin,” tegasnya.
Selain itu, gubernur menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD agar proses penagihan dan pengumpulan pajak lebih efektif. Sinergi lintas sektor dinilai kunci dalam memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD).
Dari perspektif nasional, Kementerian Keuangan menegaskan agar pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal. Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat dapat menurunkan indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang sehat.
Menanggapi teguran tersebut, Kepala Bapenda Maluku, Ina Wati Tahir, mengakui adanya beberapa kendala di lapangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan belum maksimalnya digitalisasi sistem pajak daerah. Namun, ia memastikan akan mempercepat perbaikan segera.
Ina menyampaikan langkah strategis Bapenda, termasuk peningkatan sosialisasi pajak, pengembangan sistem pembayaran digital, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas basis pajak.
Sejumlah pengamat ekonomi daerah menilai teguran gubernur tepat sebagai bentuk pengawasan dan motivasi peningkatan kinerja aparatur. Mereka berharap Bapenda dapat segera berbenah agar target pendapatan tercapai sebelum akhir tahun anggaran.
Dengan realisasi pendapatan yang baru mencapai 54,59 persen, Maluku menempati posisi kedua terbawah di kawasan Indonesia Timur, di atas Papua Barat (48,76 persen). Kondisi ini menjadi alarm serius bagi Pemprov Maluku untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan langkah percepatan mampu meningkatkan pendapatan dalam dua bulan terakhir tahun anggaran 2025.(SS37)
