MBD | Maluku.Newsline.id – Kerusakan infrastruktur jalan di Desa Kroing, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), menjadi sorotan publik. Keluhan warga yang ramai disampaikan melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp memicu perhatian luas terhadap kondisi jalan yang dinilai memprihatinkan.
Kerusakan tersebut diduga tidak semata-mata disebabkan oleh beban lalu lintas, melainkan berkaitan dengan persoalan mendasar, yakni penggunaan material bangunan yang tidak sesuai spesifikasi teknis maupun standar dalam kontrak kerja.
Berdasarkan temuan di lapangan, jalan yang seharusnya dapat digunakan dalam jangka waktu panjang justru mengalami kerusakan dini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait kemungkinan penurunan kualitas material demi efisiensi biaya atau lemahnya pengawasan selama proses pembangunan berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Fernando Oilira, mahasiswa asal Babar sekaligus fungsionaris Pengurus GEMA MBD, menyampaikan sikap tegas mewakili mahasiswa MBD sebagai agen kontrol sosial. Ia mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) MBD untuk tidak bersikap acuh terhadap persoalan tersebut.
“Kami menuntut Pemda MBD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan jalan ini,” ujar Fernando dalam rilisanya yang diterima media. Minggu, (05/4/2026)
Ia menjelaskan, evaluasi harus difokuskan pada dua pihak utama. Pertama, kontraktor pelaksana, yang perlu diaudit terkait kesesuaian bahan dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Jika ditemukan penggunaan material di bawah standar, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, pihak pengawas atau konsultan pengawas, yang dinilai memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga kualitas pekerjaan di lapangan. Jika kerusakan disebabkan oleh material yang tidak sesuai standar, maka ada indikasi kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan.
Fernando menegaskan bahwa infrastruktur merupakan bentuk nyata pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan anggaran negara.
“Jangan biarkan persoalan ini diselesaikan dengan alasan cuaca atau faktor teknis lainnya. Prinsipnya jelas, uang negara tidak boleh disalahgunakan, kualitas harus sesuai standar, dan siapa yang bersalah harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa mahasiswa MBD akan terus mengawal kasus ini dan siap menempuh langkah lanjutan dengan mendatangi pihak-pihak berwenang apabila tidak ada respons serius dari pemerintah daerah.(*)
Penulis : Melris Salmanu
Editor : Melris Salmanu
