SBT | Maluku.Newsline.id – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melakukan audiensi resmi dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten SBT. Pertemuan yang berlangsung di kantor Dinas PKP ini bertujuan untuk membahas dan mengawal berbagai isu krusial terkait kelayakan dan pemerataan perumahan bagi masyarakat di bumi Ita Wotu Nusa. Pertemuan itu berlangsung pada Selasa (30/6/2026)
Dalam audiensi tersebut, pengurus DPC GMNI SBT menyampaikan sejumlah aspirasi dan catatan kritis mengenai kondisi pemukiman warga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berada di wilayah pelosok dan pesisir.
Ketua DPC GMNI SBT, Moh Nur Hulihulis menegaskan bahwa akses terhadap hunian yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, GMNI hadir untuk memastikan bahwa program-program strategis dari Dinas PKP berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari muatan politis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami datang membawa suara masyarakat. Kami ingin memastikan sejauh mana efektivitas program bantuan perumahan, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tersebar secara merata. Jangan sampai ada wilayah yang membutuhkan Bahkan ada juga sebagai masyarakat yang berada di kota bula juga justru luput dari perhatian,” ujar Hulihulis Kepada wartawan (2/7/2026).
Selain masalah pemerataan bantuan, GMNI juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data penerima manfaat serta penyediaan fasilitas penunjang perumahan, seperti akses air bersih dan sanitasi yang layak.
Sementara itu, itu Sekretaris DPC GMNI SBT, Fahla Elwuar mengingatkan akan tugas dan tanggungjawab dari dinas PKP dalam melaksanakan fungsinya yang bisa dirasakan masyarakat.
“jangan lupa soal tugas dan tanggungjawab untuk mengambil data masyarakat terkait dengan masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan perumahan sesuai dengan data Desil yang dinas terkait ketahui,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PKP Kabupaten SBT, Mustafa Kurwaka SE, menyambut baik kehadiran dan fungsi kontrol yang dijalankan oleh para mahasiswa. Pihaknya memaparkan sejumlah program kerja yang sedang berjalan, termasuk upaya percepatan legalisasi aset pemukiman dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menambah kuota bantuan perumahan di kabupaten SBT.
Dinas PKP berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi yang transparan dengan elemen pemuda dan mahasiswa guna mengawal pembangunan daerah yang lebih inklusif.
Ia juga menyampaikan bahwa kami siap mengajukan bantuan perumahan untuk masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak mungkin.
“Asalkan kita juga memastikan bahwa persyaratan yang menjadi hal utama untuk mendapatkan perumahan tersebut harus di penuhi, diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan sertifikat tanah. Persyaratan ini yang menjadi data untuk kita mengajukan bantuan perumahan tersebut” ujarnya.
Mustafa juga Berharap agar kepada kapala desa dan Camat dapat berkordinasi serta berkomunikasi yang baik untuk bisa memberikan data data masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan perumahan tersebut.
Audiensi yang berjalan dialogis tersebut diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk saling mengawal dan mengawasi realisasi program perumahan rakyat di Kabupaten Seram Bagian Timur agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Editor : Eston Halamury
