Seram Barat | Maluku.Newsline.id – Tokoh Adat Alune Wemale Nuruwe Lumabotoi, Jodis Rumasoal, SH., bersama sejumlah tokoh adat, para raja, serta tokoh masyarakat Seram Barat dan wilayah sekitarnya menyatakan siap melaporkan Wakil Gubernur Maluku ke Polda Maluku dan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM). Langkah ini diambil sebagai respons atas pernyataan Wakil Gubernur yang dinilai menyinggung tiga pendeta dalam sebuah acara pertandingan olahraga di Lapangan Negeri Luhu.
Dalam pernyataannya, Jodis Rumasoal menegaskan bahwa ucapan yang disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanat, dinilai tidak layak dilontarkan oleh seorang pejabat publik.
“Pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku bapak Haji Abdullah Vanat yang menyinggung tiga pendeta meminta uang untuk keperluan Natal di acara yang berbeda tidak pantas disampaikan,” tegas Rumasoal dalam keterangannya Sabtu (29/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan bahwa masyarakat adat Alune–Wemale di Seram Barat merasa keberatan dan menolak sikap tersebut.
“Kami masyarakat tokoh adat Alune Wemale Seram Barat tidak setuju dan tidak terima pernyataan tersebut walaupun bersifat seremonial dan bercanda,” lanjutnya.
Sementara itu, salah satu Raja negeri adat di Seram Bagian Barat menegaskan bahwa langkah hukum akan segera ditempuh sebagai bentuk sikap dan tanggung jawab moral masyarakat adat.
“Dalam waktu dekat kita membuat laporan tertulis ke Polda Maluku, Gubernur Maluku, dan Ketua Sinode dengan memakai atribut adat. Nasar setiap negeri Rp 50.000,00 dan tuntutan yang nanti disampaikan,” ungkapnya.
Ia melanjutkan bahwa tindakan ini bukan hanya untuk ketiga pendeta yang disebut, tetapi juga untuk menjaga martabat masyarakat adat dan menghentikan potensi kesalahpahaman publik.
“Kami perkumpulan tokoh adat dan kumpulan negeri adat dari Nusa Ina meminta agar Wakil Gubernur Maluku bapak Abdullah Vanat secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat Maluku, biar tidak terjadi multi tafsir oleh publik. Karena bapak merupakan seorang pejabat publik di Maluku, maka ke depan jangan sampai hal seperti ini terulang lagi,” tegasnya.
Para tokoh adat menegaskan, laporan tersebut akan disertai sikap resmi masyarakat adat sebagai bentuk keberatan sekaligus tuntutan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka. (EH)
