DPC GMNI Ambon Tolak Tegas Konfercab Ilegal Oleh Oknum Tak Bertanggung Jawab 

Rabu, 13 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: ist

Foto: ist

Ambon | Maluku.Newsline.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ambon menolak tegas upaya pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) yang dinilai tidak sah, cacat prosedural, dan bertentangan dengan mekanisme organisasi yang berlaku.

Ketua DPC GMNI Ambon, Sam A. Mesak, menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu tersebut merupakan tindakan inkonstitusional yang mencederai marwah organisasi.

“Kami menegaskan tidak akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi maupun dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Konfercab ilegal tersebut. Kegiatan itu tidak mewakili suara kader GMNI Ambon secara keseluruhan,” ujar Sam dalam keterangan tertulisnya. Rabu, (13/05/2026)

ADVERTISEMENT

WhatsApp Image 2025 01 31 at 10.32.21

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, DPC GMNI Ambon telah melaksanakan Konferensi Cabang secara resmi pada 7 September 2024 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Menurutnya, masa jabatan kepengurusan hasil konferensi tersebut berlaku selama dua tahun. Karena itu, apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan Konfercab GMNI Ambon di luar mekanisme resmi organisasi, maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah.

“DPC GMNI Ambon telah melaksanakan Konfercab pada 7 September 2024 sesuai AD/ART. Masa jabatan kepengurusan berlaku selama dua tahun. Jadi, jika ada pihak yang mengatasnamakan Konfercab GMNI Ambon, saya tegaskan itu tidak sah,” tegasnya.

Selain itu, DPC GMNI Ambon meminta seluruh pihak, baik kader internal maupun instansi pemerintah, agar tidak menanggapi ataupun mengakui produk yang dihasilkan dari forum yang disebut ilegal tersebut.

DPC menilai, seluruh proses pergantian kepemimpinan organisasi harus tunduk pada mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART agar memiliki legitimasi yang kuat dan diakui secara organisatoris.

Editor : KB Ambon

Follow WhatsApp Channel maluku.newsline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polemik Sungai Waetomu Mengemuka, Sandy Hukunala Ingatkan Bahaya Mengorbankan Ekologi demi Ekonomi
GMKI Ambon Bersolidaritas untuk Masyarakat Adat Tananahu, Soroti Sidang 4 Warga di PN Ambon
Pakar Usul Tambah Asas Kebersamaan dalam Revisi UU Pemilu 2029 untuk Cegah Polarisasi
Dari Pegunungan Seram Utara Membuahkan Harapan Baru
Siap Mengabdikan Diri Bagi Bangsa dan Negara, IAKN Ambon Mewisudakan 161 Sarjana
Diduga Ada Transfer Rp75 Juta, Arsad Souwakil Desak Polda Maluku Usut Tuntas Edwin Erloit
Ahas Balyo Kritik Kemenag: Beasiswa OAP Terlambat, Mahasiswa Terancam Molor Kuliah
KNPI Kota Ambon Desak Evaluasi Sekot Buntut Dugaan SK Bodong Kenaikan Pangkat ASN
Berita ini 136 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:45 WIT

Polemik Sungai Waetomu Mengemuka, Sandy Hukunala Ingatkan Bahaya Mengorbankan Ekologi demi Ekonomi

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:47 WIT

GMKI Ambon Bersolidaritas untuk Masyarakat Adat Tananahu, Soroti Sidang 4 Warga di PN Ambon

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:30 WIT

Pakar Usul Tambah Asas Kebersamaan dalam Revisi UU Pemilu 2029 untuk Cegah Polarisasi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 10:28 WIT

Dari Pegunungan Seram Utara Membuahkan Harapan Baru

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:10 WIT

Siap Mengabdikan Diri Bagi Bangsa dan Negara, IAKN Ambon Mewisudakan 161 Sarjana

Berita Terbaru