Masyarakat Negeri Buano Desak Gubernur Maluku Realisasikan Janji Puskesmas Rawat Inap

Rabu, 9 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masyarakat Negeri Buani gelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku, Rabu (9/9/2026).

Masyarakat Negeri Buani gelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku, Rabu (9/9/2026).

Ambon | Maluku.Newsline.id — Masyarakat Negeri Buano mendesak Gubernur Maluku untuk merealisasikan komitmen terkait peningkatan pelayanan kesehatan di Negeri Buano, khususnya pembangunan atau peningkatan status Puskesmas Negeri Buano menjadi Puskesmas Rawat Inap.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi yang membawa aspirasi masyarakat Negeri Buano. Slamet Tuhuteru selaku penanggung jawab aksi menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk perjuangan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Menurut Slamet, masyarakat Negeri Buano membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Komitmen pemerintah yang pernah disampaikan kepada masyarakat harus dapat dilihat secara nyata melalui kebijakan, program, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

ADVERTISEMENT

WhatsApp Image 2025 01 31 at 10.32.21

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mendesak Gubernur Maluku untuk menepati komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat Negeri Buano terkait penyediaan Puskesmas Rawat Inap. Masyarakat membutuhkan kepastian dan pelayanan kesehatan yang nyata, bukan hanya janji,” tegas Slamet Tuhuteru.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku membuka secara transparan status realisasi komitmen tersebut. Pemerintah diminta menjelaskan apakah peningkatan status Puskesmas Negeri Buano menjadi Puskesmas Rawat Inap telah masuk dalam perencanaan, penganggaran, dan program prioritas pemerintah daerah.

Slamet menegaskan, masyarakat Negeri Buano tidak ingin hanya dijadikan objek janji politik.
“Kalau memang sudah masuk dalam perencanaan pemerintah, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kalau belum, pemerintah juga harus jujur menjelaskan apa kendalanya dan kapan langkah konkretnya dilakukan,” ujarnya.

Selain persoalan status Puskesmas, masyarakat juga mendesak adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Negeri Buano. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan memastikan ketersediaan tenaga medis, fasilitas pelayanan dan rawat inap, obat-obatan, ambulans atau transportasi rujukan, serta sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Masyarakat Meminta Kepastian
Slamet mengatakan, perjuangan masyarakat Negeri Buano bukan sekadar meminta pembangunan fisik, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Karena itu, apabila komitmen pembangunan Puskesmas Rawat Inap belum dapat direalisasikan, masyarakat meminta Gubernur Maluku memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan dan kendalanya.

Masyarakat juga meminta pemerintah menyampaikan langkah konkret serta batas waktu yang jelas agar persoalan tersebut tidak terus menggantung tanpa kepastian.

“Harapan kami sederhana. Masyarakat Negeri Buano ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya meminta pemerintah hadir dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Slamet.

Ia menambahkan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat secara damai, tertib, konstitusional, dan berbasis data.

Masyarakat Negeri Buano berharap pemerintah tidak melihat persoalan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan sebagai persoalan biasa. Kondisi geografis dan akses transportasi membuat ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat.

Bagi masyarakat Negeri Buano, komitmen pemerintah harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Janji tidak boleh berhenti sebagai ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan, anggaran, pembangunan, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Penulis : Eston Halamury

Follow WhatsApp Channel maluku.newsline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Saniri Alifuru: Konservasi Jangan Marginalkan Masyarakat Adat
GEMA PENU SETARA Kritik Pertemuan 11 Raja Negeri, Minta Masyarakat Adat Dilibatkan dalam Penyelesaian Konservasi
Mahasiswa MBD Soroti Polemik Anggaran Kelistrikan Rp9 Triliun di Maluku, Dorong Transparansi
Pemprov Maluku Apresiasi Pengawalan Mahasiswa MBD terhadap Tenaga Kerja Lokal Blok Masela
Pastikan Tenaga Kerja Lokal pada Pengembangan Blok Masela, GEMA MBD, GMBK dan Ketua Paguyuban se-Kabupaten MBD Audiensi dengan Disnakertrans Provinsi Maluku
Skandal Anggaran Publikasi Pemkot Ambon Rp13,6 Miliar Disorot, Mahasiswa Desak Kejati Maluku Usut Temuan BPK
Valentino Manduapessy Soroti Prioritas APBN: MBG dan Kopdes Berjalan, Penanganan Bencana NTT Jangan Terabaikan
Masyarakat Adat Seram Utara Pegunungan Desak Cabut Status Taman Nasional Manusela di Wilayah Adatnya
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 22:44 WIT

Masyarakat Negeri Buano Desak Gubernur Maluku Realisasikan Janji Puskesmas Rawat Inap

Senin, 7 September 2026 - 09:51 WIT

Saniri Alifuru: Konservasi Jangan Marginalkan Masyarakat Adat

Sabtu, 5 September 2026 - 14:02 WIT

GEMA PENU SETARA Kritik Pertemuan 11 Raja Negeri, Minta Masyarakat Adat Dilibatkan dalam Penyelesaian Konservasi

Kamis, 3 September 2026 - 22:53 WIT

Mahasiswa MBD Soroti Polemik Anggaran Kelistrikan Rp9 Triliun di Maluku, Dorong Transparansi

Selasa, 1 September 2026 - 23:24 WIT

Pemprov Maluku Apresiasi Pengawalan Mahasiswa MBD terhadap Tenaga Kerja Lokal Blok Masela

Berita Terbaru