DPC GMNI SBT Tolak Pelantikan DPP GMNI Versi Sujahri-Mahfud di Jakarta

Jumat, 16 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kab. SBT | Maluku.Newsline.id — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Seram Bagian Timur (DPC GMNI SBT) secara tegas menyatakan penolakan terhadap pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI versi Sujahri Somar–Amir Mahfud yang digelar di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ketua DPC GMNI SBT, Abdul Sileuw, menilai pengukuhan tersebut telah mencederai semangat persatuan organisasi yang sebelumnya telah disepakati secara nasional. Ia menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang justru kembali memecah belah GMNI.

“Pengukuhan DPP versi Sujahri–Mahfut yang berlangsung hari ini telah mencederai semangat persatuan organisasi. Kami sangat menyayangkan GMNI kembali dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Abdul, Kamis (15/1).

ADVERTISEMENT

WhatsApp Image 2025 01 31 at 10.32.21

SCROLL TO RESUME CONTENT

Abdul menegaskan, dinamika kepemimpinan di tubuh GMNI sejatinya telah berakhir dengan adanya kesepakatan nasional antara dua kepengurusan sebelumnya, yakni DPP GMNI Kubu Arjuna–Dendi dan DPP GMNI Kubu Risyad–Patra. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Deklarasi Persatuan Nasional yang digelar di Denpasar, Bali, pada 15–17 Desember 2025.

“Deklarasi persatuan di Bali telah mengakhiri dualisme kepemimpinan di tubuh GMNI. Maka tidak ada lagi lisme-lisme dalam GMNI. Jika masih ada yang mengaku sebagai Ketua DPP GMNI di luar hasil kesepakatan itu, maka patut dipertanyakan legitimasi dan keabsahannya,” tegas Abdul.

Menurutnya, persatuan merupakan syarat mutlak agar GMNI kembali tampil sebagai organisasi modern yang mampu menjawab tantangan zaman. Ia mengingatkan agar kepentingan organisasi diletakkan di atas ego pribadi maupun kelompok.

“Jangan jadikan GMNI sebagai jembatan kepentingan. Kami gandrung akan persatuan yang mampu menyatukan seluruh kader GMNI se-Indonesia,” tambahnya.

Sikap penolakan juga ditegaskan oleh Sekretaris DPC GMNI SBT, Bung M. Nell Hulihulis J. Ia menyatakan bahwa pengukuhan DPP GMNI versi Sohjari–Mahfut bertentangan dengan semangat rekonsiliasi yang telah disepakati bersama di Bali.

“Atas pengukuhan DPP GMNI versi Sujahri–Mahfut ini, kami DPC GMNI SBT dengan tegas mengecam dan menolak. Rekonsiliasi persatuan yang dilakukan pada 15–17 Desember 2025 di Bali telah menyatukan GMNI secara kolektif di seluruh Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kubu Arjuna–Dendi telah menunjukkan sikap legowo dengan mengakui kepemimpinan Ketua Umum DPP GMNI Bung Risyad Fahlevi dan Sekretaris Jenderal Bung Patra Dewa sebagai hasil persatuan nasional.

“Itu membuktikan bahwa tidak ada lagi faksi-faksi di tubuh GMNI. Kami tetap berada dalam barisan Ketua Umum DPP GMNI Bung Risyad Fahlevi. Persatuan adalah harga mati,” pungkasnya. (EH)

Follow WhatsApp Channel maluku.newsline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Audiensi di Komnas HAM, GMNI Dorong Penegakan HAM Tanpa Impunitas
GMNI Tagih Janji Negara, RUU PPRT Didorong Segera Jadi Undang-Undang
BUMO DPP GMNI Dorong Kader Jadi Pengusaha, Tegaskan Kewirausahaan Pilar Kemandirian Ekonomi Rakyat
GMNI Tolak Polri di Bawah Kementerian, Tegaskan Independensi sebagai Pilar Demokrasi
Pencabutan 28 Izin Dinilai Baru Awal, GMNI Bongkar Krisis Kehutanan Nasional
Ketua Umum DPP GMNI Risyad Fahlefi Tegaskan Posisi Polri di Bawah Presiden Paling Ideal dan Konstitusional
MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana atas Karya Jurnalistik
Pengukuhan DPP GMNI Versi Sujahri–Mahfud Tuai Kecaman, Dinilai Cederai Semangat Persatuan
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 25 Februari 2026 - 09:09 WIT

Audiensi di Komnas HAM, GMNI Dorong Penegakan HAM Tanpa Impunitas

Jumat, 13 Februari 2026 - 22:28 WIT

GMNI Tagih Janji Negara, RUU PPRT Didorong Segera Jadi Undang-Undang

Kamis, 12 Februari 2026 - 08:10 WIT

BUMO DPP GMNI Dorong Kader Jadi Pengusaha, Tegaskan Kewirausahaan Pilar Kemandirian Ekonomi Rakyat

Jumat, 30 Januari 2026 - 16:14 WIT

GMNI Tolak Polri di Bawah Kementerian, Tegaskan Independensi sebagai Pilar Demokrasi

Kamis, 29 Januari 2026 - 20:04 WIT

Pencabutan 28 Izin Dinilai Baru Awal, GMNI Bongkar Krisis Kehutanan Nasional

Berita Terbaru