Ambon | Maluku.Newsline.id – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon menggelar diskusi publik bertajuk “Clicktivism: Menilai Kualitas Partisipasi Anak Muda dalam Ketahanan Demokrasi Digital” pada Kamis (12/3/2026) di Golden Place Hotel, Ambon.
Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), jurnalis, mahasiswa, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil. Selain menjadi ruang diskusi, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat jejaring antar elemen masyarakat sipil, akademisi, dan insan pers yang memiliki perhatian terhadap isu demokrasi dan ruang digital.
Dalam diskusi tersebut, panitia menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, M. Shaddek Fuad, yang memaparkan materi berjudul “Partisipasi Politik Anak Muda dalam Pemilu: Antara Antusiasme Digital dan Substansi Demokrasi.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Ahmad Mustafad Vauzi, Program Manager ELSAM, menyampaikan materi “Clicktivism dan Kualitas Partisipasi Anak Muda dalam Demokrasi Digital.” Sementara dari AJI Kota Ambon, Khairiyah Fitri mempresentasikan materi “Anak Muda, Demokrasi Substantif, dan Tantangan Partisipasi Politik di Era Digital.”
Direktur ELSAM, Desiana Samosir, dalam sambutannya menjelaskan bahwa ELSAM selama ini dikenal melalui riset-riset terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Namun dalam lima tahun terakhir, lembaga tersebut mulai memperluas fokus penelitian pada isu demokrasi digital.
Menurut Desiana, perkembangan teknologi digital yang sangat pesat turut memengaruhi cara masyarakat, khususnya anak muda, menyampaikan aspirasi politik.
“Perkembangan teknologi sangat cepat, sementara regulasi sering tertinggal. Sekarang banyak orang memiliki lebih dari satu telepon genggam dan dalam riset kami ditemukan bahwa rata-rata orang menggunakan ponsel lebih dari tiga jam per hari untuk mengakses media sosial dan aplikasi komunikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat ruang digital menjadi sarana baru bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi, termasuk terhadap kebijakan publik. Misalnya, masyarakat kerap menyuarakan persoalan infrastruktur seperti jalan rusak melalui media sosial.
Namun, Desiana menilai kerangka hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat yang muncul di ruang digital untuk masuk ke dalam proses kebijakan publik.
Ia juga menyoroti bagaimana media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram memiliki pengaruh besar dalam dinamika Pemilu 2019 dan 2024, terutama dalam mendorong partisipasi politik generasi muda.
“Anak muda banyak menyampaikan kritik dan aspirasi lewat media sosial. Karena itu, kita perlu memikirkan bagaimana kualitas partisipasi tersebut dapat memperkuat demokrasi,” katanya.
Melalui riset dan diskusi ini, ELSAM berharap dapat mempersiapkan arah demokrasi Indonesia ke depan, termasuk menjelang Pemilu 2029. Menurut Desiana, demokrasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai partisipasi datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat pemilu.
“Demokrasi juga berarti bagaimana masyarakat dapat terus terlibat dalam mengawasi dan berdialog dengan para pemimpin yang telah dipilih terkait kebijakan publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsep clicktivism atau aktivisme digital menunjukkan bahwa partisipasi politik kini tidak hanya melalui aksi demonstrasi atau rapat formal di lembaga legislatif, tetapi juga melalui aktivitas masyarakat di ruang digital.
Diskusi publik tersebut berlangsung interaktif. Sejumlah peserta memberikan tanggapan, pertanyaan, serta kritik terkait efektivitas partisipasi digital dalam memengaruhi kebijakan publik. Para narasumber kemudian memberikan respons dan penjelasan atas berbagai pandangan yang disampaikan peserta, sehingga diskusi berkembang menjadi dialog yang dinamis mengenai masa depan demokrasi digital, khususnya di kalangan anak muda.
Desiana berharap diskusi tersebut dapat menjadi ruang pembelajaran bersama untuk meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.
“Selama ini pembahasan mengenai demokrasi digital lebih banyak terjadi di wilayah barat dan tengah Indonesia. Padahal, di kawasan timur juga banyak anak muda yang aktif menyampaikan kritik dan aspirasi melalui media sosial,” pungkasnya. (*)
Penulis : Melris Salmanu
