Pejalan Kaki Tewas Terlindas Trailer di Al-Fatah, Aktivis Desak Dishub Ambon Evaluasi Total Pengawasan Kendaraan Berat

Kamis, 6 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis Maluku, Valentino Manduapessy

Aktivis Maluku, Valentino Manduapessy

Ambon | Maluku.Newsline.id – Kecelakaan maut kembali terjadi di kawasan persimpangan Masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon. Seorang pejalan kaki dilaporkan meninggal dunia setelah terlindas truk trailer di kawasan tersebut.

Peristiwa ini kembali menyoroti persoalan keselamatan lalu lintas, khususnya pengawasan terhadap kendaraan berat yang melintas di kawasan perkotaan.

Aktivis Muda Maluku, Valentino Manduapessy, menilai tragedi tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai kecelakaan lalu lintas. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon dan Dishub Provinsi Maluku terhadap kendaraan berat yang beroperasi di wilayah kota.

ADVERTISEMENT

WhatsApp Image 2025 01 31 at 10.32.21

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Trailer itu bukan motor. Itu kendaraan wajib uji. Ada KIR, ada standar keselamatan. Kalau dia bisa lolos dan jalan-jalan di tengah kota, berarti ada yang tidur di kantor Dishub. Atau lebih parah, ada yang main mata,” tegas Valentino, Selasa (5/8/2026).

Menurut Valentino, aspek kelayakan kendaraan berat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Ia mempertanyakan bagaimana kendaraan berat dapat beroperasi di kawasan padat aktivitas masyarakat apabila pemeriksaan terhadap rem, ban, sistem kemudi, hingga sambungan gandengan tidak dilakukan secara optimal.

“Jangan bilang tidak tahu. Tugas Dishub itu mengawasi. Kalau ada trailer ugal-ugalan masuk kota tanpa KIR yang jelas, berarti sistem pengawasannya gagal total,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi lalu lintas di sekitar Masjid Raya Al-Fatah yang menurutnya merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.

Menurutnya, kawasan tersebut setiap hari dipadati warga dan jamaah yang keluar-masuk masjid. Karena itu, aspek keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan seharusnya menjadi prioritas.

“Ini Masjid Raya. Rumah Allah. Masa iya aksesnya dibiarkan jadi arena balap trailer? Parkir liar tidak ditertibkan, rambu tidak ada, petugas tidak kelihatan. Mau tunggu korban kedua, ketiga baru bergerak?” kata Valentino.

Ia meminta pemerintah tidak hanya melakukan penertiban setelah terjadi kecelakaan atau ketika perhatian publik sudah tertuju pada suatu persoalan. Menurutnya, pengawasan kendaraan berat harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh.

Lima Tuntutan untuk Dishub

Atas nama pemuda Maluku, Valentino memberikan sejumlah tuntutan kepada Dishub Kota Ambon dan Dishub Provinsi Maluku. Pertama, ia meminta pemerintah mengusut secara menyeluruh kendaraan trailer yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, termasuk memastikan status uji berkala atau KIR kendaraan.

Kedua, Valentino mendesak dilakukannya pemeriksaan terhadap armada trailer yang beroperasi di Kota Ambon tanpa tebang pilih.

Ketiga, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengujian kendaraan serta mendorong adanya keterbukaan informasi terkait uji berkala kendaraan.

Keempat, ia meminta adanya rekayasa lalu lintas di kawasan Al-Fatah, termasuk pemasangan rambu pembatas, pengaturan waktu operasional kendaraan berat, serta penertiban parkir di sekitar kawasan masjid.

Kelima, ia mendesak adanya sanksi tegas apabila nantinya ditemukan unsur kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab.

“Jangan cuma sopirnya yang jadi kambing hitam. Kalau memang ada kelalaian dalam sistem pengawasan, pihak yang bertanggung jawab juga harus dievaluasi,” tegasnya.

Minta Pemerintah Tidak Menunggu Korban Berikutnya

Valentino menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengelola lalu lintas, terutama di kawasan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi.

“Jangan berlindung di balik regulasi. Kami butuh tindakan. Satu nyawa melayang itu artinya ada keluarga yang kehilangan. Ada anak yang kehilangan orang tua,” ujarnya.

Ia berharap tragedi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap pengawasan kendaraan berat dan keselamatan lalu lintas di Kota Ambon.

“Kalau Dishub tidak mampu menjaga keselamatan warga, lebih baik mundur. Karena jabatan itu bukan untuk pajangan. Jabatan itu amanah,” tutup Valentino.

Sementara itu, penyebab pasti kecelakaan, status kelayakan kendaraan trailer yang terlibat, serta ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam pengawasan masih perlu dipastikan melalui hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak berwenang.

Penulis : Eston Halamury

Follow WhatsApp Channel maluku.newsline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Skandal Anggaran Publikasi Pemkot Ambon Rp13,6 Miliar Disorot, Mahasiswa Desak Kejati Maluku Usut Temuan BPK
Valentino Manduapessy Soroti Prioritas APBN: MBG dan Kopdes Berjalan, Penanganan Bencana NTT Jangan Terabaikan
Masyarakat Adat Seram Utara Pegunungan Desak Cabut Status Taman Nasional Manusela di Wilayah Adatnya
Mahasiswa Seram Utara Pegunungan Diduga Dihina Saat Hendak Menyampaikan Surat kepada Gubernur Maluku
Narapolis Institute: Polemik “Monyet” Jangan Mengaburkan Persoalan Tanah Adat
Mahasiswa Pegunungan Seram Utara di Halangi Aparat saat Ingin Bertemu Gubernur Maluku
Gandeng DPD RI, Narapolis Ajak Pemuda Maluku Perangi Hoaks dan Rawat Ekosistem Digital
Gotong Royong Warga Kahena: Aksi Spontan Bongkar Pipa Ilegal Demi Selamatkan Debit Air Bersih
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 12:23 WIT

Skandal Anggaran Publikasi Pemkot Ambon Rp13,6 Miliar Disorot, Mahasiswa Desak Kejati Maluku Usut Temuan BPK

Senin, 24 Agustus 2026 - 09:46 WIT

Valentino Manduapessy Soroti Prioritas APBN: MBG dan Kopdes Berjalan, Penanganan Bencana NTT Jangan Terabaikan

Jumat, 21 Agustus 2026 - 17:47 WIT

Masyarakat Adat Seram Utara Pegunungan Desak Cabut Status Taman Nasional Manusela di Wilayah Adatnya

Selasa, 18 Agustus 2026 - 09:10 WIT

Mahasiswa Seram Utara Pegunungan Diduga Dihina Saat Hendak Menyampaikan Surat kepada Gubernur Maluku

Selasa, 18 Agustus 2026 - 08:52 WIT

Narapolis Institute: Polemik “Monyet” Jangan Mengaburkan Persoalan Tanah Adat

Berita Terbaru