Ambon | Maluku.Newsline.id – Kritik tajam kembali muncul dari wilayah pedalaman Pegunungan Seram Utara. Kali ini disuarakan oleh Otni Halamury, salah satu pemuda setempat, yang menyoroti persoalan kemanusiaan, ketertinggalan infrastruktur, hingga dugaan diskriminasi kebijakan pembangunan terhadap masyarakat pedalaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya, Otni dengan tegas meminta pemerintah berhenti bermain-main dengan urusan kemanusiaan, terutama bagi masyarakat yang selama ini tak tersentuh pembangunan dasar.
“Pemerintah jangan main mengenai masalah kemanusiaan di negara ini, terlebih khusus masyarakat tertinggal. Kami ini tidak pernah disentuh pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi penghubung agar masyarakat bisa hidup sesuai nilai-nilai kemanusiaan,”tegas Otni, Rabu (10/12/2025).
Banyak Warga Meninggal Karena Akses Kesehatan Minim
Menurutnya, sejak lama masyarakat Pegunungan Seram Utara kerap mengalami kejadian tragis akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Dari dulu banyak masyarakat Pegunungan Seram Utara yang meninggal karena sakit, bukan karena takdir semata, tetapi karena kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” ujar Otni.
Ia menilai bahwa penderitaan masyarakat tidak datang dari faktor alam atau kehendak Tuhan, tetapi murni akibat kelalaian negara.
“Kesengsaraan dan sampai kematian masyarakat Pegunungan Seram Utara bukan berasal dari Tuhan, melainkan karena pemerintah tidak bijak. Pemerintah sibuk urus politik pribadi, urus keluarga, sampai lupa orang-orang di pulau-pulau terluar dan pedalaman,” katanya.
Pembangunan Terhambat Kebijakan Taman Nasional Manusela
Otni juga menyoroti peran Balai Taman Nasional Manusela (BTN Manusela) yang menurutnya menjadi salah satu hambatan utama pembangunan di pedalaman.
“Kami menghadapi banyak tantangan. Wilayah kami dikepung oleh Taman Nasional Manusela, dan itu menjadi penghambat pembangunan di Pegunungan Seram Utara,”jelasnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi ke pemerintah pusat.
“Saya meminta Pemkab Maluku Tengah segera komunikasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mencabut izin TN Manusela di wilayah kami. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur bisa berjalan, dan masyarakat tidak terus hidup sengsara,”tegasnya.
Kemiskinan Ini Bukan Kutukan
Lebih jauh, Otni menegaskan bahwa berbagai kondisi ketertinggalan yang dialami masyarakat bukanlah bagian dari nasib, melainkan akibat langsung dari desain kebijakan negara.
“Kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan bukan kutukan dari Tuhan. Itu semua hasil desain negara sendiri. Seolah-olah negara yang melakukan pelanggaran HAM teradap kami,”tutupnya. (EH)
