Kab. Buru | Maluku.Newsline.id — Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) versi Sujahri Somar dan Amir Mahfud yang digelar pada Kamis, 15 Januari 2026, di Hotel Golden Boutique, Jakarta, menuai gelombang kecaman dari kader GMNI di berbagai daerah. Agenda tersebut dinilai mencederai nilai-nilai perjuangan GMNI dan memperdalam konflik internal organisasi.
Sejumlah kader GMNI se-Indonesia menilai pengukuhan tersebut sebagai langkah sepihak yang mencerminkan hasrat kekuasaan, sekaligus mengubur cita-cita persatuan yang sebelumnya digaungkan dalam Kongres Bandung. Alih-alih memilih jalan rekonsiliasi dan peleburan kekuatan organisasi, kubu Sujahri–Mahfud justru dianggap mempertegas perpecahan.
Para kader menilai sikap tersebut bertentangan dengan semangat Marhaenisme yang menjunjung tinggi persatuan, kolektivitas, dan perjuangan ideologis. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan akan melemahkan konsolidasi organisasi secara nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reaksi keras datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Buru yang secara tegas mengecam pelaksanaan pengukuhan tersebut. Ketua DPC GMNI Buru, Bung Sukardi Makian, menilai agenda tersebut telah mencederai marwah organisasi.
“Pengukuhan DPP GMNI versi Sujahri–Mahfud yang hari ini berlangsung di Jakarta, tepatnya di Golden Boutique Hotel, telah mencederai semangat persatuan organisasi. Kami sangat menyayangkan tindakan ini dan mengutuk keras pengukuhan tersebut,” tegas Bung Sukardi Kamis (15/1/2026).
Sikap serupa juga disampaikan Sekretaris DPC GMNI Buru, Bung Arfiyan Salasiwa. Ia menegaskan penolakan organisasinya terhadap kepengurusan yang dikukuhkan oleh kubu Sujahri–Mahfud.
“Atas pengukuhan DPP GMNI versi Sujahri–Mahfud ini, kami DPC GMNI Buru dengan tegas mengecam dan menolak keberadaan DPP GMNI versi tersebut,” ujarnya.
Sebagai informasi, Rekonsiliasi Persatuan Nasional dan Pengukuhan DPP GMNI Periode 2025–2028 telah resmi dilaksanakan pada 15–17 Desember 2025 di Inna Bali Heritage, Denpasar, Bali. Agenda tersebut dipimpin oleh Bung Risyad Fahlefi sebagai Ketua Umum dan Bung Patra Dewa sebagai Sekretaris Jenderal, serta dinyatakan sebagai penutup resmi babak perpecahan di tubuh GMNI.
Dengan demikian, munculnya pengukuhan DPP GMNI di luar hasil rekonsiliasi nasional tersebut dinilai sebagai tindakan yang secara sengaja merusak persatuan organisasi dan dianggap tidak sah serta ilegal karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GMNI. (EH)
