Maluku.Newline.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memulai pekan kedua bulan Oktober 2025 dengan serangkaian agenda kenegaraan yang padat dan strategis. Kunjungan kerja kali ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam, mempercepat pembangunan nasional, serta memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional.
Presiden Prabowo mengawali agendanya dengan melakukan kunjungan ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara menghadiri kegiatan Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) hasil tindak tambang ilegal kepada PT Timah Tbk, yang dilaksanakan di kawasan Smelter PT Tinindo Internusa. Acara ini menjadi simbol langkah tegas pemerintah dalam menindak praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh aparat penegak hukum dan lembaga negara yang terlibat dalam pengamanan serta pengembalian aset negara tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar kekayaan alam Indonesia benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Negara juga menyoroti bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk timah, harus dilakukan secara berkelanjutan dan transparan. Menurutnya, hasil tambang harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. “Negara tidak boleh kalah dari kejahatan ekonomi,” tegas Presiden di hadapan para pejabat daerah dan undangan yang hadir.
Usai agenda di Bangka Belitung, Presiden Prabowo kembali ke Jakarta untuk melaksanakan agenda kenegaraan lainnya di Istana Merdeka. Pada pertengahan pekan, Presiden secara resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan 2025–2030, yang diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia tersebut.
Selain pelantikan kepala daerah Papua, Presiden juga melantik sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya, Ketua dan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dua Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, dua Asisten Khusus Presiden, serta para pimpinan dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Tak hanya itu, Kepala Negara juga melantik Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN, serta 10 duta besar dan 1 wakil duta besar Republik Indonesia untuk berbagai negara sahabat. Pelantikan tersebut menandai langkah baru dalam memperkuat diplomasi Indonesia di dunia internasional dan memperluas jangkauan kerja sama bilateral.
Masih di tengah kesibukan, Presiden menyempatkan diri memberikan semangat kepada para pemain Tim Nasional Sepak Bola Indonesia jelang laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Melalui panggilan video, Presiden menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap perjuangan timnas dan berharap semangat juang Garuda bisa menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menjelang akhir pekan, Presiden memimpin sejumlah rapat terbatas di Istana Negara. Salah satu fokus utama rapat adalah pembahasan program swasembada pangan nasional, yang menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang serta mengurangi ketergantungan impor.
Dalam rapat lainnya, Presiden menerima Ketua MPR RI dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas berbagai isu aktual di dalam negeri. Diskusi tersebut menyoroti persoalan ekonomi, politik, serta strategi nasional dalam menjaga stabilitas menjelang tahun anggaran baru.
Selain itu, Kepala Negara juga mengadakan pertemuan strategis dengan sejumlah anggota kabinet bidang keuangan, guna mengevaluasi kondisi fiskal dan langkah penguatan ekonomi nasional. Presiden menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus efisien, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.
Secara keseluruhan, agenda kenegaraan Presiden Prabowo pada pekan kedua Oktober 2025 menggambarkan arah kepemimpinan yang fokus pada tata kelola sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan daerah, serta penguatan posisi Indonesia di tingkat global.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.(SS37)
