Jakarta | Maluku.Newsline.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas dengan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025. Rapat tersebut difokuskan pada percepatan hilirisasi berbagai sektor strategis sebagai langkah untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan urgensi percepatan hilirisasi di sektor perikanan, pertanian, energi, dan sumber daya mineral. Kepala Negara menilai, hilirisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan nilai tambah serta mengurangi ketergantungan pada impor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden setelah kunjungan kerja ke Cilegon. Selain itu, koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia menjadi dasar pembahasan penyelesaian sejumlah proyek strategis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Bahlil, pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi yang memiliki total nilai investasi hampir Rp600 triliun. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor mulai dari perikanan, pertanian, hingga energi dan mineral batu bara.
“Percepatan hilirisasi di berbagai sektor strategis sudah dibahas intensif, terutama untuk 18 proyek yang sudah selesai pra-FS (feasibility study). Kami akan pastikan semua proyek tersebut selesai dan siap berjalan pada akhir tahun ini,” ujar Bahlil kepada awak media usai rapat.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa seluruh proyek diharapkan mulai memasuki tahap kegiatan lapangan pada 2026. Dengan demikian, dampak nyata terhadap perekonomian nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, akan segera terlihat.
“Nilai investasi yang hampir Rp600 triliun akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan menghadirkan produk-produk dalam negeri sebagai substitusi impor,” tambahnya.
Selain membahas proyek hilirisasi, rapat juga menyoroti kebutuhan energi nasional, khususnya produksi Dimethyl Ether (DME) yang dapat digunakan sebagai substitusi LPG impor. Bahlil menyebutkan bahwa konsumsi LPG Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, dan diperkirakan melonjak hingga 10 juta ton pada 2026.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya mempercepat pembangunan industri energi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Kita tidak bisa menunggu lama. Industri energi harus dibangun segera agar kebutuhan LPG nasional dapat terpenuhi,” kata Bahlil menirukan arahan Presiden.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan kilang minyak nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Salah satu proyek kilang direncanakan akan diresmikan pada 10 November 2025, sedangkan proyek lainnya akan terus berjalan sesuai target pemerintah.
Bahlil menambahkan, percepatan pembangunan kilang dan proyek hilirisasi lainnya sejalan dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat ekonomi domestik. Ia menegaskan bahwa seluruh kementerian terkait bekerja secara sinergis untuk memastikan target tersebut tercapai.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan hilirisasi nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
(KP)
