Buru | Maluku.Newsline.id – Kerusakan parah pada ruas jalan menuju Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan cerminan nyata dari lemahnya respons terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Jalan yang sebelumnya dilaporkan tidak dapat dilalui kendaraan itu sempat melumpuhkan hampir seluruh aktivitas warga, mulai dari distribusi bahan pokok, akses layanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi sehari-hari.
Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana keterisolasian bisa terjadi bukan karena letak geografis semata, tetapi juga akibat minimnya perhatian terhadap infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika akses utama terputus, warga Desa Skikilale dihadapkan pada situasi sulit yang memperparah beban hidup mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Di tengah kondisi itu, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain bergerak sendiri. Dengan peralatan sederhana dan sumber daya terbatas, warga bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya.
Upaya tersebut dilakukan seadanya, sekadar agar jalur bisa kembali dilewati meskipun jauh dari standar kelayakan. Apa yang dilakukan warga menjadi penanda kuat adanya solidaritas sosial, tetapi sekaligus menegaskan absennya peran negara dalam situasi yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.
Hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah penanganan yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Buru terhadap kerusakan jalan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait prioritas pembangunan dan distribusi perhatian pemerintah daerah terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi segera.
Infrastruktur jalan yang merupakan urat nadi mobilitas masyarakat justru terkesan dibiarkan dalam kondisi rusak tanpa kepastian perbaikan yang layak.
Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperlebar ketimpangan pelayanan publik di daerah. Ketika masyarakat dipaksa memperbaiki sendiri infrastruktur dasar, maka beban pembangunan secara tidak langsung dialihkan kepada warga yang justru memiliki keterbatasan.
Situasi ini berpotensi memperpanjang siklus ketertinggalan dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Perbaikan jalan secara swadaya yang dilakukan warga Desa Skikilale menjadi gambaran tentang ketahanan sosial di satu sisi, namun di sisi lain juga mengungkap persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Tanpa intervensi yang serius dan berkelanjutan dari pemerintah daerah, kondisi serupa berpotensi terus berulang, meninggalkan masyarakat dalam lingkaran kesulitan yang sama.
Tanggapan Mahasiswa
Di tengah kondisi tersebut, kalangan mahasiswa turut menyampaikan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Buru dan DPRD Kabupaten Buru. Hervin Lehalima, ia menilai pembiaran terhadap kerusakan jalan di Desa Skikilale sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
“Kerusakan jalan ini bukan persoalan baru, tetapi respons pemerintah yang lamban menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat. Ketika warga harus memperbaiki sendiri jalan yang menjadi tanggung jawab negara, itu adalah bentuk kegagalan pelayanan publik,” ujar Lehalima
Mahasiswa juga menyoroti peran DPRD yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“DPRD tidak boleh hanya hadir dalam pembahasan anggaran, tetapi harus memastikan implementasinya tepat sasaran. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka fungsi pengawasan patut dipertanyakan,” lanjutnya.
Sebagai bentuk sikap perwakilan mahasiswa buru, ia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Buru, antara lain:
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Buru segera melakukan penanganan darurat terhadap ruas jalan Desa Skikilale agar akses masyarakat dapat pulih secara cepat dan aman.
- Menuntut perbaikan permanen dengan standar konstruksi yang layak dan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan sementara.
- Meminta transparansi anggaran infrastruktur, khususnya terkait alokasi dan realisasi pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Waplau.
- Mendesak DPRD Kabupaten Buru untuk menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan terbuka, serta memastikan persoalan ini menjadi prioritas dalam agenda kebijakan daerah.
- Menuntut evaluasi terhadap kinerja instansi terkait yang dinilai lalai dalam merespons kerusakan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.
Mahasiswa menilai bahwa tanpa langkah konkret dan terukur, kondisi serupa akan terus berulang dan memperparah ketimpangan pembangunan di daerah.
Mereka menegaskan bahwa infrastruktur dasar bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan kebutuhan vital yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk hidup layak dan sejahtera.(*)
Penulis : Melris Salmanu
Editor : Melris Salmanu
