Ambon | Maluku.Neweline.id — Aktivitas pengerukan pasir dan batu (sirtu) di kawasan muara sungai Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, memicu kekhawatiran serius di kalangan warga. Kegiatan eksploitasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang membahayakan keselamatan pemukiman di sekitar bantaran sungai.
Sejumlah warga mengaku kondisi lingkungan berubah sejak pengerukan berlangsung. Mereka khawatir pendalaman dasar sungai secara tidak alami akan mempercepat abrasi dan meningkatkan risiko banjir saat musim penghujan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu warga terdampak, Pay Sipahelut, mengatakan rumahnya sudah kerap kebanjiran bahkan sebelum aktivitas penggalian dimulai. Namun, ia menilai kondisi akan jauh lebih parah jika pengerukan terus berlanjut tanpa penanganan.
“Sebelum penggalian ini dilakukan rumah saya dan beberapa warga lain sudah terdampak banjir saat musim hujan. Air sungai meluap. Dengan adanya penggalian dan tidak ada talud penahan, kami khawatir saat hujan datang rumah bisa terbawa sampai ke laut,” ujarnya saat diwawancarai (23/2)
Kekhawatiran serupa disampaikan Min Hole, warga yang rumahnya hanya berjarak sekitar 3–5 meter dari lokasi galian. Ia menyayangkan sikap Pemerintah dan Saniri Desa Tawiri yang dinilai terkesan membiarkan aktivitas tersebut tanpa solusi jelas.
Menurut warga, pengerukan yang berlangsung terus-menerus di area muara telah menyebabkan pendalaman sungai yang tidak wajar. Kondisi ini memicu pengikisan dinding sungai yang semakin mendekati kawasan permukiman.
Berdasarkan analisis lingkungan, hilangnya material sirtu di muara berarti hilangnya “benteng alami” yang selama ini memecah energi aliran air. Akibatnya, ketika debit sungai meningkat atau terjadi pasang laut, arus air berpotensi langsung menghantam tanah di sekitar permukiman dan memicu longsor maupun amblasnya bangunan.
Seorang warga lain yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut aktivitas galian telah berlangsung sekitar empat hingga lima bulan sejak 2025. Ia menduga ada pembiaran dari pihak desa.
“Kalau tidak salah sudah dari September 2025. Tidak mungkin staf desa dan saniri tidak tahu. Saya sering lihat ada orang-orang desa dan saniri datang ke lokasi, tapi tidak tahu untuk apa,” ungkapnya.
Selain abrasi, warga kini dihantui meningkatnya risiko banjir. Muara yang telah dikeruk dinilai kehilangan kemampuan mengalirkan air secara stabil. Jika kondisi ini terus dibiarkan, pola arus sungai dikhawatirkan berubah dan air berpotensi meluap ke permukiman saat hujan deras.
Dalam jangka panjang, aktivitas tersebut juga disebut mengancam ekosistem muara yang menjadi habitat biota laut kecil, sekaligus berdampak pada mata pencaharian warga pesisir.
Situasi yang semakin meresahkan membuat warga mendatangi lokasi galian dan meminta pekerja menghentikan aktivitas. Mereka juga bergerak ke Kantor Desa Tawiri untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah desa dan Saniri.
Ketua RT setempat, William Disera, mengaku sempat terkejut melihat aksi warga. Ia kemudian mengarahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara resmi ke kantor desa.
“Ketika melihat keributan saya kaget. Setelah saya konfirmasi, saya arahkan warga untuk bersama-sama mendatangi kantor desa dan menyampaikan tuntutan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, warga menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:
1. Perusahaan atau investor diminta melakukan normalisasi dan peremajaan pada lokasi sungai yang telah dikeruk.
2. Membuka kembali akses jalan warga yang selama ini menjadi jalur pintas untuk aktivitas sekolah, bekerja, dan berkebun.
3. Melakukan pemulihan wilayah sungai yang terdampak pengerukan guna mencegah banjir saat musim hujan.
Warga Desa Tawiri juga mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera meninjau legalitas aktivitas pengerukan tersebut.
Masyarakat berharap ada langkah tegas untuk menghentikan kegiatan yang dinilai merusak lingkungan sebelum menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material yang lebih besar. (*)
Editor : Eston Halamury
