Seram Bagian Barat | Maluku.Newsline.id — Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pada Senin (27/10/2025) menyebabkan Jembatan Wai Tuba terbawa arus banjir. Kejadian ini memutus akses utama warga dari Desa Sokowati, Hunitetu, Imabatai, Rumahtita, hingga Huku Anakota menuju pusat Kabupaten, Kairatu.
Warga setempat menilai respons Pemerintah Provinsi Maluku sangat lamban dan kurang memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil. Jalan yang rusak parah dan jembatan yang hanyut kini memperparah aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Raigo Tebiary, pemuda asal SBB, menyatakan kekecewaannya karena perhatian pemerintah provinsi terhadap jembatan ini belum terlihat. “Kami sudah menyampaikan keluhan sejak lama. Bahkan setelah SK Gubernur keluar, harapan kami ada perbaikan, tapi sampai jembatan putus hari ini, belum ada tindakan nyata,” ujarnya kepada Maluku.Newsline.id.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Tebiary, karena jalan ini berstatus provinsi, tanggung jawab penuh ada di Pemerintah Provinsi Maluku. Ia menegaskan tidak bisa menunggu korban baru pemerintah bertindak. “Segera tangani sebelum menimbulkan dampak lebih besar bagi warga,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah daerah melakukan normalisasi sungai dengan harapan mengurangi risiko banjir. Namun, hujan deras sejak dini hari meningkatkan debit air sehingga banjir kali ini lebih parah dibanding sebelumnya. “Normalisasi sungai ternyata belum mampu menahan banjir, ini mengecewakan,” kata Tebiary.
Akibat putusnya jembatan, warga terpaksa menempuh jalur alternatif untuk mencapai Kairatu, yang menjadi pusat perdagangan dan distribusi hasil pertanian. Jalan Kairatu–Hunitetu dianggap vital karena menghubungkan pusat produksi pertanian dan perkebunan warga di Kairatu, Gemba, dan Piru.
Tebiary berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah cepat dan solutif untuk memulihkan akses jalan. “Langkah konkret harus diambil agar transportasi masyarakat kembali lancar,” ujarnya.
Akses jalan tersebut tidak hanya menjadi urat nadi perekonomian, tetapi juga simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia meminta agar warga tidak dibiarkan terisolasi lebih lama.
Kondisi ini memperburuk penderitaan warga yang bergantung pada ruas jalan Kairatu–Hunitetu. Jalan ini merupakan satu-satunya berstatus provinsi di Kabupaten SBB yang memudahkan mobilitas ekonomi.
Ironisnya, meski jalan ini telah resmi berstatus provinsi melalui SK Gubernur Maluku Nomor 191 Tahun 2023, perubahan dari SK sebelumnya, belum ada penanganan nyata dari Pemprov Maluku.
Beberapa tokoh masyarakat menilai minimnya tindakan pemerintah provinsi mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur daerah terpencil. “Kami berharap pemerintah menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar janji,” ujar salah satu tokoh adat setempat.
Krisis jembatan Wai Tuba menjadi pengingat pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana dan memastikan infrastruktur vital tetap aman. Warga pun berharap langkah cepat diambil agar kegiatan ekonomi dan sosial kembali berjalan normal.
