Kab. Malra | Maluku.Newsline.id – Upaya penataan kembali wadah kepemudaan di Ohoijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kini berada di titik nadir. Rencana besar pelaksanaan Musyawarah Pemuda Ohoijang yang diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi dan pemberdayaan generasi muda justru terjebak dalam ketidakpastian akibat minimnya komitmen dari Pemerintah Ohoi (Desa) Ohoijang. Padahal, urgensi pembentukan wadah ini sangat mendesak mengingat posisi strategis Ohoijang sebagai pusat administratif dan ekonomi yang kerap menjadi titik rawan konflik horizontal.
Tokoh Pemuda Ohoijang, David D. Angelo Koanyanan, menyoroti adanya kontradiksi yang tajam antara dukungan eksternal dengan realita di tingkat desa. Menurutnya, langkah Panitia Musyawarah sebenarnya telah mendapat legitimasi kuat setelah melakukan audiensi dengan berbagai stakeholder kunci. Salah satu dukungan paling signifikan datang dari Kapolres Maluku Tenggara yang memandang organisasi pemuda sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan meminimalisir potensi bentrokan yang selama ini sering melibatkan kaum muda. Sayangnya, antusiasme kepolisian ini tidak berbanding lurus dengan sikap Pemerintah Ohoi Ohoijang yang terkesan menutup diri dan tidak memberikan dukungan nyata terhadap kerja-kerja panitia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini diperparah dengan kinerja panitia pelaksana yang kini terlihat kehilangan arah dan tidak menunjukkan progres yang berarti. David menilai, stagnasi ini merupakan dampak domino dari sikap apatis pemerintah desa yang seharusnya menjadi fasilitator utama. Sebagai desa yang terletak di jantung ibu kota kabupaten, pemuda Ohoijang seharusnya memiliki wadah resmi untuk mengembangkan potensi dan terlibat dalam pemberdayaan ekonomi. Tanpa organisasi yang jelas, pemuda hanya akan menjadi objek dalam dinamika sosial tanpa memiliki struktur yang mampu meredam gesekan atau menyalurkan kreativitas mereka ke arah yang lebih positif.
David menegaskan bahwa membiarkan kevakuman organisasi pemuda di wilayah se-sentral Ohoijang adalah sebuah langkah mundur yang berisiko tinggi. Jika tarik ulur kepentingan ini terus dibiarkan tanpa ada intervensi dan niat baik dari Pemerintah Ohoi, maka cita-cita untuk menciptakan stabilitas dan kemandirian pemuda hanya akan berakhir di atas kertas audiensi. Publik kini menunggu keberanian Pemerintah Desa Ohoijang untuk segera memberikan dukungan penuh agar musyawarah dapat terlaksana dan kepengurusan pemuda yang sah segera terbentuk demi kepentingan jangka panjang wilayah tersebut.
Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada kepastian jadwal pelaksanaan musyawarah, sementara berbagai persiapan teknis yang sebelumnya telah disusun perlahan menemui jalan buntu. Padahal, keberadaan organisasi pemuda bukan sekadar formalitas, tetapi sarana strategis untuk membangun kesadaran sosial, solidaritas antarwarga, serta mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa.
“Pemerintah Ohoi seharusnya melihat ini sebagai peluang, bukan beban. Kalau pemuda tidak diberi ruang, maka jangan salahkan jika ke depan muncul masalah sosial yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” tegasnya.
Menurut David, dukungan moral dan administratif dari Pemerintah Desa sangat dibutuhkan, mulai dari pengesahan kelembagaan hingga kehadiran pemerintah sebagai penjamin legitimasi proses musyawarah. Tanpa itu, pelaksanaan kegiatan akan selalu berada dalam posisi lemah dan rentan dipolitisasi.
Ia berharap Kepala Ohoi bersama perangkat desa dapat segera mengambil langkah konkret, menggandeng tokoh masyarakat, tokoh adat, dan elemen pemuda untuk duduk bersama mencari solusi. Sebab, keberhasilan membangun generasi muda yang solid akan menjadi kekuatan besar bagi stabilitas sosial dan kemajuan Ohoijang ke depan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Ohoi Ohoijang belum memberikan keterangan resmi terkait sikap mereka terhadap pelaksanaan Musyawarah Pemuda tersebut. Publik kini menantikan langkah tegas dan komitmen nyata pemerintah desa untuk memastikan proses demokrasi pemuda tetap berjalan, sehingga Ohoijang tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai desa yang mampu melahirkan generasi muda yang visioner, terorganisir, dan bertanggung jawab. (AA)
Penulis : Angklin Ahwalam
Editor : Eston Halamury
Sumber Berita: Maluku.Newsline.id
