Langgur, Maluku.Newsline.id — Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 15 Oktober 2025, ke Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), menuai tanggapan tegas dari Ketua DPRD Malra, Stepanus Layanan. Ia menilai bahwa kunjungan singkat tersebut akan menjadi kehilangan makna apabila tidak disertai dengan agenda pembahasan bersama pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.
Menurut Stepanus, kehadiran seorang Wakil Presiden bukan hanya sekadar simbol kenegaraan, melainkan harus membawa dampak nyata yang dapat dirasakan oleh rakyat. Ia menegaskan bahwa masyarakat Maluku Tenggara menunggu bukti konkret dari setiap kunjungan pejabat pusat, bukan hanya kegiatan seremonial yang berakhir tanpa tindak lanjut. “Kunjungan singkat yang tidak diikuti dengan pertemuan substantif hanya akan meninggalkan kesan formalitas,” ujarnya dengan nada kecewa.
Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyampaikan bahwa dirinya tidak menolak kedatangan Wapres, namun berharap agar kunjungan tersebut benar-benar bermanfaat dan bukan sekadar agenda jalan-jalan. “Kalau tujuannya hanya untuk meninjau pasar tanpa ada pembahasan mendalam, sebaiknya yang datang cukup perwakilan staf saja,” sindir Stepanus ketika ditemui di ruang kerjanya pada Senin (13/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa masyarakat Maluku Tenggara saat ini sedang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat kecil, terutama pedagang pasar yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. “Sekarang uang beredar di bawah itu sangat terbatas. Pedagang sayur dan ikan di pasar mengeluh karena jualannya tidak laku,” ungkapnya.
Stepanus menegaskan bahwa kunjungan pejabat negara harus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa adanya ruang dialog, kehadiran Wakil Presiden di bumi Larvul Ngabal ini hanya akan menjadi catatan kunjungan singkat tanpa arti mendalam. “Kita ingin Wapres mendengar langsung aspirasi rakyat, bukan sekadar melihat pasar dan pulang,” tegasnya.
Ia bahkan menyoroti bahwa kehadiran pejabat tinggi negara seharusnya disertai kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara. Daerah ini memiliki tantangan geografis dan ekonomi yang berbeda dengan wilayah daratan besar di Indonesia. “Kalau pemerintah pusat serius ingin membangun daerah kepulauan, mestinya datang membawa program dan solusi, bukan hanya paket sembako,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Stepanus menyindir keras pola kunjungan pejabat yang hanya identik dengan pemberian bantuan jangka pendek. Ia menilai bahwa kebijakan semacam itu tidak menyentuh akar persoalan. “Kalau datang hanya untuk bagi-bagi sembako, nanti masyarakat bisa saja memberi julukan ‘Wapres sembako’. Ini bukan hal yang kita harapkan dari seorang pemimpin nasional,” ucapnya penuh kritik.
Ketua DPRD Malra itu menilai, mestinya ada koordinasi antara Sekretariat Wakil Presiden dengan pemerintah daerah sebelum penyusunan agenda kunjungan dilakukan. Dengan begitu, kegiatan peninjauan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. “Koordinasi itu penting agar kunjungan pejabat tidak terkesan asal datang dan asal pulang,” tegasnya.
Rencana kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Maluku Tenggara sendiri dijadwalkan berlangsung hanya dalam hitungan jam. Berdasarkan informasi yang diterima Maluku.Newsline.id, rombongan Wapres akan tiba di Langgur pada pukul 06.40 WIT, kemudian melakukan peninjauan di Pasar Langgur sekitar pukul 08.15 WIT.
Usai agenda tersebut, rombongan direncanakan bergerak menuju Pasar Maren Tual pada pukul 08.45 WIT, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke wilayah lain di Maluku. Agenda tersebut dinilai terlalu padat dan terbatas untuk mencakup aspirasi serta dialog yang seharusnya menjadi inti dari kunjungan kerja seorang Wakil Presiden.
Stepanus Layanan menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar menggunakan kesempatan kunjungan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial, terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan pelayanan publik. “Kami ingin pemerintah daerah jangan diam, manfaatkan kesempatan ini untuk bicara kepentingan rakyat,” pesannya.
Di akhir wawancara, Ketua DPRD Maluku Tenggara itu berharap agar kunjungan Wapres dapat membawa hasil nyata, bukan sekadar seremonial belaka. “Masyarakat Maluku Tenggara butuh perhatian nyata dari pemerintah pusat. Kami ingin melihat hasil, bukan hanya berita kunjungan,” pungkasnya dengan penuh harap. (SS37)
SBR:Sd
